Pemerintah Ada atau Tidak

Selasa, 18 Agustus 2009 00:00 WIB
690x ditampilkan Opini

"(Refleksi Empat Tahun Kepemimpinan Ismeth-Sani)Fenomena krisis listrik dan air di ibukota Propinsi Kepri, Tanjungpinang yang belum bisa diatasi hingga saat ini membuat penulis dan masyarakat bertanya-tanya. Sebenarnya, pemerintah itu ada atau tidak. "
Fenomena krisis listrik dan air di ibukota Propinsi Kepri, Tanjungpinang yang belum bisa diatasi hingga saat ini membuat penulis dan masyarakat bertanya-tanya. Sebenarnya, pemerintah itu ada atau tidak.

Ketika fungsi pelayanan dan kebutuhan primer yang semestinya dipenuhi oleh pemerintah seperti persoalan di atas tidak mampu dipenuhi tentu ini suatu yang ironis terlepas dari kesalahan-kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan manajemen pengelolaan listrik dan air pada masa silam dan saat ini.

Ada dua konsekuensi logis yang akan diambil oleh masyarakat ketika memang kebutuhan-kebutuhan yang memang menjadi haknya tidak dipenuhi oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah. Pertama, melakukan aksi protes menuntut pemerintah daerah untuk memenuhi apa yang menjadi haknya. Kedua, menerima apa adanya dengan mengikhlaskan diri menerima kemandulan pemerintah daerah dalam menangani persoalan di atas dengan mengambil beberapa langkah inisiatif.

Barangkali, sikap yang kedualah yang diambil oleh masyarakat Tanjungpinang terkait dengan persoalan di atas. Ketika dihadapi dengan masalah krisis listrik, pengusaha genset tumbuh bak jamur dan masyarakat pun memilih untuk membeli genset untuk mengatasi persoalan ini. Begitu juga dengan persoalan krisis air. Para pengusaha memanfaatkan peluang ini untuk melakukan bisnis air bersih.

Tanpa banyak mengoceh masyarakat pada akhirnya memutuskan untuk membeli air bersih dari pengusaha yang memberikan jasa pelayanan air bersih tersebut. Itu berarti mereka harus mengeluarkan uang tambahan selain membayar rekening PDAM yang mestinya tidak perlu mereka lakukan karena pemerintah daerah tidak mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ini bermakna, fungsi pelayanan publik yang mestinya dilakukan oleh pemerintah daerah telah diambil oleh alih oleh pengusaha.

Lalu untuk apa ada pemerintah? Ini suatu hal yang harus dijawab melalui dua permasalahan di atas. Pemerintah ada bukan hanya untuk pembangunan. Pemerintah ada bukan hanya untuk kefoya-foyaan. Pemerintah ada itu pada hakekatnya memberikan pelayanan. Itulah hakikat pemerintahan yang sesungguhnya. Jadi, sekali lagi tak salah kalau penulis dan masyarakat bertanya pemerintah itu ada atau tidak ketika aspek pelayanan publik dinomorduakan.

.....Plus-minus Kepemimpinan Ismeth-Sani

Inilah menurut penulis momentum yang tepat untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang dialami oleh masyarakat. Disaat usia kepemimpinan Ismeth-Sani genap empat tahun, ada sedikit catatan yang telah maupun tidak mereka torehkan selama memimpin Kepri. Secara statistik, memang cukup banyak peningkatan-peningkatan pembangunan yang telah mereka lakukan.

Walau Kepri merupakan propinsi yang baru lima tahun berdiri, tetapi sudah mampu masuk ranking sepuluh besar IPM dengan peringkat keenam Kepri telah menyaingi propinsi-propinsi di Indonesia lainnya yang sudah jauh lama ada. Selain itu, APBD juga setiap tahun meningkat, pada tahun 2005 APBD Kepri mencapai Rp 456.759.903,000, tahun 2006 Rp. 1.136.081.907.773, pada tahun 2007 Rp 1.459.367.400,000.

Sedangkan pada tahun 2008 APBD Kepri sempat turun yaitu Rp 1.385.000.000.000. Namun, pada tahun 2009 APBD Kepri naik kembali mencapai Rp 1.636.000.000.000. Tentu ini suatu hal yang tidak mudah. Kendati demikian, apalah artinya peningkatan-peningkatan APBD tersebut tanpa dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Inilah substansi pokok yang perlu disadari di saat setahun lagi sisa kepemimpinan Ismeth-Sani.

Seorang teman penulis yang kebetulan mengambil gelar Ph.D-nya di salah satu universita ternama di Singapura menyebutkan Kepri itu kaya dan banyak duitnya, tetapi uangnya entah kemana. Demikian ungkapnya dengan mengungkapkan beberapa analisa ilmiah yang masuk di akal, tetapi sulit rasanya kalau penulis ungkapkan karena penulis khawatir penulis salah menafsirkan dengan apa yang teman penulis sampaikan itu.

Yang jelas, masyarakat secara umum belum merasakan besarnya APBD Kepri itu yang merupakan hasil keringat mereka yang mereka bayar melalui