Mengukur Kualitas Anggota DPRD

Jumat, 20 November 2009 00:00 WIB
657x ditampilkan Opini

"(Dalam Pembahasan RAPBD 2010)Selama ini, masyarakat sulit untuk mengukur dan mengatakan anggota dewan (DPRD) itu berprestasi atau tidak karena tidak ada alat ukur yang terdeskripsikan secara jelas."
(Dalam Pembahasan RAPBD 2010) Selama ini, masyarakat sulit untuk mengukur dan mengatakan anggota dewan (DPRD) itu berprestasi atau tidak karena tidak ada alat ukur yang terdeskripsikan secara jelas.

Selain itu, masyarakat pemilih juga tidak melakukan kontrak politik dengan calon anggota dewan yang sekarang sudah duduk di DPRD. Pilihan dibiarkan mengalir dengan bujukan atau janji-janji normatif. Ketidakcakapan dalam menentukan pilihan ini pada akhirnya akan menimbulkan kekecewaan di kemudian harinya.

Saat ini memang belum bisa kita memvonis anggota dewan yang telah terpilih tidak menjalankan aspirasi masyarakat karena memang mereka belum melakukan tugas-tugasnya. Terlepas dari berkecamuknya mereka saat menyusun alat kelengkapan DPRD, untuk membuktikan mereka benar-benar pro rakyat dan memulihkan kepercayaan masyarakat anggota DPRD se-Propinsi Kepulauan Riau harus berani membuat gebrakan dengan membuat targetisasi kinerja mereka yang menyangkut tiga fungsi pokok DPRD yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

Memang kita tidak bisa memaksakan kepada anggota DPRD untuk menyusun target kerjanya lima tahun ke depan karena memang tidak ada konstitusi atau aturan yang "mewajibkan" mereka untuk menyusun target-target tersebut untuk mempertanggungjawabkan tanggungjawab mereka sebagai wakil rakyat. Namun, menurut saya itu perlu. Sehingga anggota DPRD tidak hanya bekerja pada saat pembahasan sebuah ranperda atau anggaran.

Apalagi sampai membahasnya di hotel, sungguh keterlaluan. Tapi Alhamdulillah, walau saya juga sempat "bertengkar" di RRI dalam dialog Dinamika dengan Pak Nur Syafriadi (Ketua DPRD Kepri 2009-2014) beberapa tahun yang lalu soal pembahasan anggaran di hotel sedikit lega karena pada tahun ini dia dan rekan2 anggota DPRD Kepri tidak akan melakukan rapat di hotel seperti statementnya di salah satu media massa cetak lokal terbitan Batam.

Sesuai dengan tahapan pembahasan RAPBD. Bulan Oktober-Nopember adalah waktu untuk DPRD membahas anggaran. Ini adalah tugas mereka yang perdana, kita berharap mereka melakukan fungsi dan tugasnya. Mengontrol dan melegislasi anggaran sesuai dengan kehendak rakyat.

Dan juga tidak main mata dengan SKPD. Namun, tidak juga mencekik SKPD yang sering mengaku diperalat sejumlah oknum dewan dengan ancaman tidak menggolkan proyek yang diusulkan jika tidak mendapatkan bagian atau tidak dapat proyek dari usulan SKPD. Entah betul entah tidak. Tapi sepertinya inilah kenyataan. Kenyataan yang harus diubah karena ini rezimnya perubahan. Perubahan yang baik, bukan perubahan yang asal-asalan atau perubahan yang menjadi stempel "kemunduran" dan kebobrokan.

Dalam pembahasan RAPBD ini kita dapat melihat profesionalisme anggota DPRD melalui perangkat-perangkat aturan yang terkait dengan pembahasan RAPBD. Hal ini sebagaimana diatur Dalam UU No 17 tahun 2006 dan juga Permendagri No 59 tahun 2007 (pasal 4) telah jelas disebutkan tentang Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. Ada sepuluh asas umum pengelolaan keuangan daerah, yakni:

1. Tertib 2. Taat 3. Efektif 4. Efisien 5. Ekonomis 6. Transparan 7. Bertanggung jawab 8. Keadilan 9. Kepatutan 10. Manfaat untuk masyarakat

Melalui sepuluh asas ini yang akan panjang lebar bila penulis jabarkan, tentunya masyarakat dapat menilai apakah RAPBD 2010 sudah benar-benar berpihak kepada masyarakat. Atau berpihak kepada segelintir pejabat. Menarik sebenarnya jika memperhatikan statement Surya Makmur Nasution di harian pagi Batam Pos Rabu (18/11) yang berani mengungkapkan RAPBD 2010 tidak pro rakyat karena banyak program-program yang tak bermutu dan seremonial.

Memang ini sudah menyakitkan karena menuju proses pembahasan kita sudah menghabiskan cukup banyak anggaran untuk musrenbang sebagai proses awal dalam tahapan penyusunan RAPBD. Disinilah kita berharap anggota DPRD dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan mengecek item-item serta memangkas anggaran yang tidak berfaedah untuk masyarakat. Tentunya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Selamat bekerja anggota dewan, kualitasmu dapat diketahui melalui cara dan bagaimana menyikapi dan membahas anggaran serta jangan lukai hati rakyat yang telah memilihmu.