RAPBD 2010 Dinilai Tak Pro Rakyat

Rabu, 16 Desember 2009 00:00 WIB
428x ditampilkan Nasional

TANJUNGPINANG -Pengesahan APBD Provinsi Kepri yang lalu menimbulkan polemik dikarenakan RAPBD yang disahkan tidak pro kepada rakyat. Tahun ini pun sepertinya hal serupa akan terulang.
TANJUNGPINANG -Pengesahan APBD Provinsi Kepri yang lalu menimbulkan polemik dikarenakan RAPBD yang disahkan tidak pro kepada rakyat. Tahun ini pun sepertinya hal serupa akan terulang.

Melihat dari kondisi tersebut maka Lembaga Penyelenggara Strategis, Kebijakan Kawasan Kepri (Lekas Kepri) mengadakan seminar membedah APBD Kepri 2010 "menelaah kinerja pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, akuntabilitas dan transparansi kebijakan penganggaran pro rakyat" di Hotel Bintan Plaza.

Adapun sebagai pemateri dihadiri oleh Huzrin Hood,SH, Zamzami A. Karim, MA selaku pengamat politik, Kepala Bapedda Provinsi Kepri Suhajar Diantoro serta Surya Maktizon.

Sementara itu peserta yang mengikiuti agenda bedah APBD kepri tersebut terdiri dari kalangan mahasiswa, LSM, PNS serta unsur Muspida.

Seminar yang tidak dihadiri Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah dan Nur Syafriadi selaku Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau bertujuan memberikan pemahaan, penyadaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Kepri, merumuskan dan merekomendasi hasil dari seminar tersebut berkenaan dengan APBD Provinsi Kepri serta membentuk Komite Anggaran Masyarakat Kepri.

Permasalahan ketenagalistrikan dan PDAM di Kepri menjadi pembahasan yang cukup alot dipertanyakan oleh peserta kepada Gubernur yang diwakili oleh Kepala Bappeda Provinsi Kepuluan Riau.

Namun, dalam pembahasan tersebut sekedar wacana tanpa ada kesepakatan atau langkah selanjutnya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

"Gubernur hendaknya membuat master plan dalam mengatasi permasalahan ketenagalistrikkan di Provinsi Kepri", Imbuh Arifin Nasir selaku Kepala Dispora Provinsi Kepri.

Hasil dari tujuan yang telah direncanakan oleh Lekas Keris nol besar hal tersebut dapat dilihat dari peserta dan pemateri belum menghasilkan keputusan dari bedah APBD."Seminar ini hendaknya tidak debat kusir akan tetapi mengeluarkan hasil untuk direkomendasikan terkait pengesahan dan pelaksanaan APBD Provinsi Kepri", imbuh Huzrin Hood.