Kapmepi: Pelayanan Kepemudaan Harus Ditingkatkan

Kamis, 8 Juli 2010 00:00 WIB
369x ditampilkan Kepri Terkini

TANJUNGPINANG -Kader pengembang moral etika pemuda Indonesia (Kapmepi) Propinsi Kepulauan Riau mengharapkan pemerintah dan pemerintah daerah mampu meningkatkan pelayanan kepemudaan seperti spirit yang dibawa dalam UU No. 40 Tahun Tahun 2009 Tentang
TANJUNGPINANG -Kader pengembang moral etika pemuda Indonesia (Kapmepi) Propinsi Kepulauan Riau mengharapkan pemerintah dan pemerintah daerah mampu meningkatkan pelayanan kepemudaan seperti spirit yang dibawa dalam UU No. 40 Tahun Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

Dalam Pasal 13 UU No. 40 Tahun 2010 disebutkan Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Dalam dialog pagi di RRI Tanjungpinang, Koordinator Kader Pengembang Moral Etika Pemuda Indonesia (Kapmepi) Kota Tanjungpinang menyebutkan ada dua varian menarik jika membicarakan masalah kepemudaan dalam perspektif UU No. 40 Tahun 2009 ini. Pertama, batas usia pemuda yang ditentukan usianya dari 16-30 tahun dan kedua bentuk pelayanan kepemudaan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

"Artinya ada dua variabel penting dalam undang-undang ini yaitu kewajiban pemuda dan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepemudaan terhadap pemuda. Semoga dengan spirit lahirnya undang-undang ini organisasi kepemudaan bisa berkaca dengan memilih pemimpin-pemimpin muda dengan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang dan mampu berkontribusi lebih bagi daerah dan pemerintah daerah juga berkewajiban memberikan pelayanan kepemudaan dalam bentuk penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda," kata Dachroni.

Ditambahkan Ketua DPW Kapmepi Kepulauan Riau, Uswatun Hasanah dirinya sangat berharap pemerintah daerah mampu menjalankan amanat undang-undang ini dengan memberikan pelayanan kepemudaan yang optimal.

Kendati demikian, menurutnya, bukan berarti selama ini pemerintah daerah tidak memperhatikan pemuda tapi rasanya perhatiannya itu masih relatif kurang.

"Untuk penyadaran mungkin sudah cukup banyak pelatihan-pelatihan atau penyuluhan seperti penyuluhan bahaya narkoba, tapi ini belum cukup jika kita berpijak pada undang-undang tersebut. Itulah sebabnya, kita meminta pemerintah daerah memberikan pelayanan kepemudaan yang maksimal," tutup Uswatun Hasanah.