Disnaker Meminta Surat Resmi FSPMI dan Akan Merekomindasikan ke Pemerintah Pusat

Kamis, 2 Oktober 2014 15:02 WIB
627x ditampilkan Karimun

KARIMUN--Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Karimun menggelar kantor Bupati Karimun, Kamis (2/10/2014) sekitar pukul 11.00 WIB. Para buruh menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah dan perusahaan di Indonesia.

 

Ratusan pengunjuk rasa tersebut disambut Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnasker) Kabupaten Karimun Ruffindy Alamsjah yang datang menemui demonstrasi mewakili Bupati Karimun untuk menampung apa yang menjadi tuntutan para demonstran. Menurutnya, apa yang menjadi tuntutan dari para demonstran merupakan domain dari pemerintah pusat. Namun hal tersebut tetap akan ditindaklanjuti.

 

Ruffindy mengatakan, semua tuntutan yang disampaikan pengunjuk rasa tergabung di FSPMI domainnya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertrans RI). Meskipun berada ditingkat pusat,  tetap akan ditindak lanjuti.  Disnaker akan meminta surat resmi kepada FSPMI mengenai tuntutan tersebut dan akan disampaikan kepada pemerintah pusat.

 

" Kita akan minta surat resmi dari FSPMI, kemudian surat tersebut kita keluarkan rekomendasinya, lalu kita berikan ke Kemennakertrans RI untuk dibahas lebih lanjut. Sebab Disnasker Kabupaten Karimun tidak bisa memutuskan semua tuntutan yang disampaikan itu," janji Ruffindy didepan ratusan pengunjuk rasa, Kamis (2/10).

 

Namun ketika menanggapi masalah upah minimum, Ruffindy mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena ada undang-undang yang mengatur hal itu.

 

Sebelum tiba di Kantor Bupati Pemeritah Daerah Kabupaten Karimun menyampaikan orasi, pengunjuk rasa terlebih dahulu melakukan konvoi berkendaraan yang mendapat kawalan ketat sebanyak 110 perseonel polisi dari Mapolres Karimun.

 

Usai menyampaikan tuntutan, para demonstran yang mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polres Karimun itu membubarkan diri dengan tertib.