FSPMI Karimun Datangi Kantor Bupati, Sampaikan 7 Tuntutan Buruh

Kamis, 2 Oktober 2014 14:49 WIB
578x ditampilkan Karimun

KARIMUN--Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Karimun menggelar kantor Bupati Karimun, Kamis (2/10/2014) sekitar pukul 11.00 WIB. Para buruh menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah dan perusahaan di Indonesia.

 

Ratusan massa dari gabungan para pekerja tersebut menuntut tujuh poin diantaranya, upah minimum pada tahun 2015 mendatang diminta naik sebesar 30 persen dari besaran tahun 2014, revisi permenakertrans nomor 13 tahun 2012 dari 60 komponen penilaian KHL menjadi 84, jalankan jaminan pensiun wajib bagi buruh dengan manfaat atau benefit pensiun yang diterima oleh buruh saat pensiun sebesar 75 persen.

 

Ketua FSPMI Kabupaten Karimun, Muhammad Fajar, mengatakan, aksi unjuk rasa seperti ini sudah sering dilakukan. Namun, belum  mendapatkan hasil sebagaiamana yang diharapkan para buruh. Bahkan, pemerintah terkesan sengaja melakukan pembiaran dan tidak memikirkan nasib buruh.

 

"Selain itu kami menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kemudian jalankan jaminan kesehatan untuk seluruh 

rakyat Indonesia, hapuskanoutshourching dan cabut permenakertrans nomor 7 tahun 2012," ucap Ketua FSPMI, M.Fajar.

 

Jaminan pensiun wajib menurut Fajar, saat ini masih sebatas wacana yang disampaikan oleh pemerintah pusat dan akan dibuat dalam bentuk undang-undang. Namun besaran yang rencananya akan ditetapkan adalah 25 persen dari besaran gaji sebulan penuh. Artinya jika misalnya gaji pekerja sebesar Rp2,5 juta maka presentasi 25 persen tidak lebih dari 500 ribu.

 

Jika hal itu yang terjadi kata Fajar lagi, para pekerja semakin terjepit padahal jaminan pensiun merupakan hak seluruh pekerja. Maka diminta agar besarannya mencapai 75 persen.