Kerja KPK Dinilai Terlalu Politis

Rabu, 22 Oktober 2014 07:32 WIB
240x ditampilkan Nasional

JAKARTA - Hasil penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap 43 calon menteri yang sudah diserahkan ke Presiden Joko Widodo terus menuai polemik. Pasalnya, laporan lembaga anti korupsi yang diberi tanda, merah, kuning, dan hijau terhadap para calon menteri itu dinilai terlalu politis.



"Kerja KPK terlalu politis, nggak layak sebagai penegak hukum. Kerja-kerja KPK aroma politiknya terlalu nampak," ujar dosen Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ma'mun Murod Al Barbasy kepada RMOL (Rabu, 22/10).

Menurutnya, kalau KPK punya bukti, mestinya calon menteri yang mendapat rapot merah itu harus ditetapkan sebagai tersangka, bukan malah teriak-teriak di media.

Dalam catatan Ma'mun, ketika mau menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka, seminggu sebelumnya KPK juga sudah cuap-cuap di media. Cuap-uap di media itu kerja politisi bukan penegak hukum.

"Ketika Setya Novanto terpilih sebagai Ketua DPR, (KPK) ngamuk-ngamuk alasannya karena SN pernah diperiksa. Lho, klo memang SN ada bukti kenapa tidak punya nyali jadikan SN sebagai tersangka? Sekarang KPK juga cuap-cuap soal calon menteri," imbuhnya.