Perikanan Budidaya Laut Kepri Berpotensi Tingkatkan PAD

Rabu, 22 Oktober 2014 11:38 WIB
1063x ditampilkan Opini

Pergerakan ekonomi dunia terus mengalami perbaikan, hal ini membawa pengaruh positif terhadap peningkatan pendapat masyarakat dunia, termasuk Indonesia yang perekonomiannya dari tahun ketahun terus meningkat.

 Berbagai kesepakatan atau MoU telah banyak ditandatangani antar negara untuk menjalin kerja sama di bidang ekonomi dan ketahan pangan. Masyarakat Ekonomi Asian (MEA) merupakan salah satu kerja sama perdagangan bebas antar Negara Asia yang akan mulai diterapkan pada tahun 2015.

Saat pelaksanaannya nanti negara-negara yang tergabung di dalamnya dapat melakukan perdagangan langsung antarnegara tersebut sepanjang persyaratan standar sertifikasi jamininan mutu produk yang disepakati antar negara diterapkan dan tidak ada lagi pembatasan produk yang masuk maupun keluar.

Salah satu produk ketahanan pangan akan yang menjadi proritas di perdagangkan adalah produk perikanan yang akan menjadi sangat potensial untuk dikembangkan. Indonesia yang merupakan negara maritim dengan panjang pantai terpanjang di dunia setelah Kanada, mempunyai peluang sangat besar untuk menghasilkan produk perikanan tersebut, khususnya produk perikanan yang dihasilkan dari budidaya laut.

Dari data yang dirilis FAO tahun 2013 menyatakan, kebutuhan ikan dunia saat ini sudah melebihi kebutuhan daging. Kebutuhan ikan dunia sudah mencapai 66 juta ton, sedangkan daging 63 juta ton. Jal ini menjadi peluang yang harus diambil Indonesia guna meningkatkan produksi ikan melalui pembangunan perikanan budidaya. Dari data yang dipulikasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan, Indonesia memiliki potensi perairan laut untuk pengembangan budidaya ikan seluas 8.36 juta hektare. Namun pemanfaatannya baru 1,4 persen atau seluas 111.649,3 hektare. Hal ini masih sangat jauh dibanding negara-negara lain, seperti Thailand, China, dan negara penghasil ikan budidaya di eropa, semisal Norwegia.

Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan salah satu provinsi kelautan di Indonesia dengan luas perairan laut 96 persen atau 24 kali luas daratannya, merupakan potensi pengembangan perikanan budidaya yang tak ternilai jika dioptimalkan, disamping letaknya sangat strategis bertetangga dengan negara maju seperti Singapura. Dari data yang ada, Provinsi Kepulauan Riau baru memanfaatkan perairan lautnya untuk pengembangan budidaya laut kurang dari 3 persen, itupun baru di daerah-daerah pesisir di bawah 4 mil laut dan kegiatan budidaya laut tersebut umumnya masih dilakukan oleh masyarakat secara tradisional turun menurun, sedang yang dikelola oleh swasta masih sangat minim. Minimnya penanfaatan potensi budidaya laut ini bukan karena tidak ada pihak swasta atau investor yang berminat membangun perikanan budidaya, malainkan dikarenakan belum adanya aturan hukum berupa regulasi untuk menjamin atau menjadi payung hukum guna melindungi investor dalam usaha budidaya laut. Karena belum adanya payung hukum tersebut menjadikan investor enggan berinvestasi dibidang pengembangan budidaya laut diperairan Kepulauan Riau.
Regulasi dimaksud adalah berupa peraturan daerah (Perda) tentang Zona Kawasan Peruntukan Pengembangan Perikanan Budidaya Laut, semacam kawasan industrinya kalau di daratan. Diyakini apabila perda ini sudah ada, maka dipastikan akan banyak investor berinvestasi untuk pengembangan budidaya laut.

Sebenarnya Zona Kawaan Peruntukan Perikanan Budidaya di provinsi ini dapat dibuat dengan mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di mana lokasi- lokasi potensial yang telah dilakukan kajian dapat dijadikan sebagai zonanya, namun sebelum ditetapkan sebagai zona kawasan pengembangan perikanan budidaya, lokasi-lokasi potensial tersebut perlu dikaji tentang daya dukungnya, kemudian menentukan titik koordinatnya setelah ditetapkan titik koordinantnya, dilakukan pemetaan agar dapat dengan jelas tergambar cakupan luasnya tiap-tiap zonasinya, dan jenis komoditi serta kisaran kapasitas produksi yang bisa dihasilkan.
Setelah ketiga tahapan, lalu dibuatkan naskah akademisnya sebagai naskah untuk mendukung diusulkan pembuatan perdanya. Keberadaan perda tentang Zona Kawasan Peruntukan Perikanan tidak saja sangat ditunggu para Invetor, juga ditunggu para pembudidaya ikan laut yang keseharian usahanya hanya mengandalkan dari usaha pembesaran ikan di laut. Tanpa adanya perda  tersebut, maka tidak akan ada jaminan keamanan terhadap usaha yang mereka lakukan, karena setiap saat usaha mereka akan terus terancam dengan adanya buangan limbah yang dapat mencemarin perairan disekitar usaha mereka.

Seandainya perda itu ada, maka tidak saja dapat melindungi pembudidaya ikan, juga dapat mendisiplinkan berbagai akitvitas lainnya yang berpeluang mencemarin perairan. Sehingga akitivitas tersebut akan dengan sendirinya membangun Instalasi Pembuang Limbahnya (Ipal) sebelum limbahnya dibuang ke laut yang sebelum adanya perda mereka dengan mudah membuang limbah dari hasil aktivitasnya. Dari data hasil kajian Tim dari Institute Pertanian Bogor (IPB) tahun 2011 tentang potensi sumberdaya perikanan dan kelautan Provinsi Kepulauan Riau menyebutkan, luas potensi perairan untuk pengembangan perikanan budidaya adalah sebesar 455.779,9 hektare, yang terdiri 54.672,1 hektare potensi daerah pesisir dan 401.107,9 hektare untuk pengembangan laut lepas. Lokasi potensial untuk pengembangan budidaya tersebut terdapat di perairan Batam dengan luas areal 61,132 hektare, Bintan 44,810 hektare, Karium 57.443 hektare, Lingga 246,242 hektare, Natuna 26,414 hektare, dan Anambas 20,998 hektare.

Lokasi- lokasi perairan itu sangat cocok untuk pembudidayaan ikan laut yang bernilai ekonomis, seperti berbagai jenis ikan kerapu, mulai kerapu macan, kerapu bebek, kerapu sunu, kerapu kertang, kerapu hitam atau kerapu lumpur, dan kerapu cantang. Selain itu, berbagai jenis ikan kerapu ada ikan napoleon, tuna, cobia, dan ikan laut ekonomis lainnya, seperti bawal bintang, kakap putih, dan kakap merah. Dis amping jenis-jenis ikan, juga ada lagi jenis-jenis komoditi laut lainnya yang mempunyai potensi dikembangkan, seperti kekerangan (kerang hijau, simping, gonggong dan kerang mutiara), udang (udang vanamee dan udang lobster), teripang, dan kuda laut.
Harga jual  ikan laut hidup, seperti kakap dan bawal bintang terbilang tinggi, yakni berkisar Rp 75 ribu per kg, sedangkan untuk jenis-jenis ikan kerapu harga per kg-nya lebih tinggi lagi, yaitu Rp 100 ribu sampai Rp 500 ribu. Sedangkan harga napoleon Rp 1 juta sampai Rp1.250.000 per kg. Dari hitungan sederhana, potensi yang luas ini bila dimanfaatkan 30 persen saja untuk pengembangan perikanan budidaya laut melalui pembesaran jenis-jenis ikan laut menggunakan keramba jaring apung, maka diperkirakan akan dapat meningkatkan produksi perikanan dari yang ada sekarang dan diperkirakan akan terjadi perputaran uang dari pembesaran ikan tersebut bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahunnya, dan akan menyerap tenaga kerja jutaan orang. Perkiraan ini belum termasuk perputaran uang akibat pengembangan industri hulu hilirnya, seperti pembangunan industri pembenihan berskala besar untuk memproduksi dan mencukupi kebutuhan benih yang sangat besar, pembangunan indrustri atau pabrik pakan, vitamin, dan obat-obatan, serta industri yang meproduksi sarana dan prasarana keramba jaring apung, dan masih banyak lagi multiplayer effect dari pembangunan perikanan budidaya laut.

Tak hanya ikan, rumput lautpun dapat dikembangkan. Saat ini dibeberapa titik lokasi pengembangan rumput laut di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun yang memproduksi sekitar 128 ribu ton, dan bila ini dioptimalkan pengembangannya akan meningkatkan produksi 300 ribu sampai 500 ribu ton per tahun. Produksi tersebut belum terhitung dari kabupaten atau kota lainnya, seperti Natuna, Anambas, Lingga, Bintan dan Kota Batam. Bila diasumsikan masing- masing kabupaten dan kota itu menghasilkan rata 200 ribu sampai 300 ribu ton per tahun, maka diperkirakan dapat menghasilkan produksi rumput laut 1.250.000 sampai 1.500.000 ton per tahun. Produksi rumput laut tersebut masih dikelola tradisional, dan akan lebih besar lagi produksinya bila pengelolaannya ditingkatkan. Dapat dibayangkan berapa besarnya perputaran uang yang akan dihasilkan dari potensi perairan yang di dianugrahkan Tuhan kepada Provinsi Kepulauan Riau dengan membangun perikanan budidaya laut. Ini merupakan peluang meraih PAD, sekaligus mengurangi angka pengangguran dan menekan angka kemiskinan. ***

 Oleh: Dr.Syamsul Akbar, PgDip.,M.Si
*Kabid Perikanan Budidaya DKP Provinsi Kepri