Presiden Jokowi Tidak Bisa Intervensi BI dan OJK

Rabu, 24 Desember 2014 07:11 WIB
311x ditampilkan Nasional

Kemarin, Presiden Joko Widodo mengajak pimpinan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk bertemu. Pertemuan antara lain untuk membahas kondisi nilai tukar rupiah.



Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu Indonesia dihadapkan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Dolar nyaris menembus Rp 13.000, yang merupakan level tertinggi sejak Agustus 1998.

Peneliti Insitute Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng meyakini pertemuan tersebut bukan jalan gampang mengakhiri konflik yang terjadi antara BI dan OJK.

"Konflik antara BI dan OJK merupakan konflik kelembagaan. Hal ini dikarenakan adanya ruang kewenangan yang sama dari dua lembaga yang independen dalam mengurusi masalah perbankan," kata Salamuddin dalam pesan elektroniknya, Selasa (23/12).

Menurut dia sumber kekacauan yang terjadi antara BI dan OJK adalah Amandemen UUD 1945 dan reformasi kelembagaan yang dimotori IMF, WB dan ADB yang melahirkan BI yang independen, selanjutnya UU BI melahirkan OJK yang juga independen. Setelah muncul peraturan ini, BI dan OJK merupakan lembaga keuangan dengan kedudukan setara dan tak bisa diintervensi oleh Presiden.