Demi Jamin Proyek Infrastruktur, Pemerintah Mau Hutang US$ 15-23 Miliar

Kamis, 5 Maret 2015 12:46 WIB
401x ditampilkan Nasional

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) mengajukan usulan total pinjaman utang negeri senilai US$ 15-23 miliar untuk menjamin pelaksanaan proyek infrastruktur prioritas selama lima tahun ke depan. Proyeknya antara lain pembangunan tol hingga proyek jembatan dan perumahan.



Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa PUPR tengah mempersiapkan rincian anggaran pinjaman luar negeri untuk diajukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hal tersebut terkait dengan pembahasan dengan Bappenas mengenai rencana usulan pinjaman luar negeri dan rinciannya.

"Sekarang ini lagi dilengkapi semua untuk diserahkan ke Bappenas. Setelah itu, Bappenas kelola lagi detilnya sebelum disetujui Wapres," kata Basuki dalam situs resmi Kementerian PUPERA, Kamis (5/3/2015).

Prioritas pinjaman akan dialokasikan untuk mendukung pengadaan akses air minum dan sanitasi layak yang mencapai US$ 5 miliar atau sekitar Rp 60 triliun. Hal tersebut dalam upaya mendukung komitmen MDGs (Millennium Development Goals) guna mengurangi masyarakat yang tidak dapat akses air minum. Bahkan ditargetkan 100% air aman untuk diminum.

Sedangkan untuk pembangunan jalan tol diusulkan senilai US$ 3 miliar (Rp 36 triliun) dan untuk konektivitas berupa pembangunan jalan dan jembatan US$ 2 miliar (Rp 24 triliun). Untuk pembangunan waduk diusulkan US$ 1,5 miliar (Rp 18 triliun). Sedangkan untuk rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi diusulkan US$ 1,6 miliar dan US$ 1,6 miliar untuk pembangunan perumahan atau masing-masing sekitar Rp 19,2 triliun.

Menurut Basuki pemerintah memilih memanfaatkan dana pinjaman luar negeri karena dinilai masih memberikan fasilitas kredit yang ringan. Fasilitas kredit itu tidak dapat dimanfaatkan saat Indonesia memasuki kategori negara dengan pendapatan menengah. 

Di 2015, Kementerian PUPR telah menyerap anggaran pinjaman luar negeri mencapai Rp 9 triliun dalam APBN-P 2015 di luar usulan anggaran yang baru akan diajukan. Sebagian besar sumber pinjaman berasal dari JICA dan World Bank.

Pinjaman luar negeri tersebut akan digunakan untuk mengerjakan beberapa proyek PUPR yakni 17 proyek bidang Sumber Daya Air, 13 proyek bidang Bina Marga, dan 24 proyek bidang Cipta Karya.

(DTK)