Rapat Kerja DPRD Tanjungpinang : BPN Sampaikan Tidak Bertugas Mengawasi Tanah

Selasa, 10 Maret 2015 20:26 WIB
404x ditampilkan Tanjungpinang

TANJUNGPINANG - Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanjungpinang, Derajat mengatakan bahwa BPN tidak punya fungsi dalam melakukan pengawasan terhadap tanah. Statement ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama DPRD Kota Tanjungpinang , Selasa (10/03/2015)

 

“Tidak ada ketentuan bahwa BPN yang memberikan hak tanah, BPN juga yang harus menjaga tanah itu. Kalau saya boleh beranalogi, sama halnya dengan KUA, KUA yang memberikan hak surat nikah, tapi KUA tidak punya hak untuk mengawasi pasangan suami istri tersebut. BPN tidak punya fungsi pengawasan tanah. Akibat banyaknya HGB yang tidak digunakan sesuai pemanfaatan,  keluar lah aturan pemerintah” Jelasnya Derajat

 

 

 

Lebih lanjut Derajat menjelaskan bahwa, pengidentifikasian terkait tanah terlantar tidak bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Ada tahap tahap yang harus dilalui hingga status terlantar bisa ditetapkan pada suatu lahan.

 

 

 

“Untuk mensertifikasi tanah , ada langkah yang harus dilalui. Verifikasi , penelitian, setelah penelitian didapat hasil benar benar terlantar baru dikasih peringatan, Nah yang ke 4 baru bisa ditetapkan statusnya. Ini dilakukan oleh panitia khusus, panitia C namanya “ Jelas Derajat