Golkar Kubu Agung Laksono Masuk Angin

Rabu, 1 April 2015 22:26 WIB
318x ditampilkan Nasional

Kuasa hukum Golkar Munas Bali, Yusril Ihza Mahendra menegaskan, kepengurusan DPP Golkar Agung Laksono tidak boleh mengambil tindakan administratif dan politik apapun pasca putusan majelis hakim PTUN Jakarta Timur yang mengabulkan gugatan Aburizal Bakrie Cs terhadap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.


Termasuk, lanjut Yusril, melakukan pergantian pimpinan Fraksi PG di DPR yang rencananya diparipurnakan besok (Kamis, 2/4).



"Kepengurusan DPP Golkar yang sah mulai hari ini adalah kepengurusan hasil Munas Riau 2009 yang dipimpin Aburizal Bakrie dan Idrus Marham," jelas Yusril melalui rilis elektroniknya, beberapa saat tadi (Rabu, 1/4).



Dengan adanya putusan hakim tersebut, masih menurut Yusril, pengurus hasil Munas Riau berhak dan berwenang untuk membatalkan segala keputusan dan tindakan administratif serta politik kubu Agung yang diambil terhitung sejak dikeluarkannya SK pengesahan Menkumham tertanggal 23 Maret 2015 sampai ada putusan penundaan pada hari ini.



"Selanjutnya putusan penundaan PTUN hari ini akan memperkuat permohonan putusan provisi di PN Jakarta Utara, yang memohon PN Jakarta Utara untuk memerintahkan agar Agung Laksono Cs mengosongkan kantor DPP Golkar yang selama ini mereka duduki," kata Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut.



Dengan demikian, PN Jakarta Utara berwenang memutusan permohonan provisi tersebut berdasarkan putusan penundaan PTUN Jaktim, imbuh Yusril. Pihaknya menilai pendudukan kantor DPP Golkar oleh Agung Laksono Cs sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana isi gugatan kubu Golkar ARB di PN Jakut.



Namun, pihaknya secara konsisten dan simultan melakukan perlawanan dengan menempuh cara-cara yang sah dan konstitusional melalui pengadilan.


"Kami percaya bahwa hukum akan mengalahkan kekuasaan dan kesewenang-wenangan," tuntasnya.[RMOL/wid]