Panwaslu dan Pemko Sosialisasi Aturan Pemilu

Kamis, 11 Juni 2015 17:30 WIB
358x ditampilkan Batam


 

Ketua Panwalu Batam Suryadi Prabu menuturkan, dalam rangka menjaga netralitas pegawai perlu dilakukan sosialiasasi aturan terhadap pegawai. Ini akan dilakukan bersama dengan Pemko Batam.

“Kita akan bekerjasama dengan Pemko, sosialisasi kepad PNS. Ada batasan yang tidak boleh dilakukan,”kata Suryadi, Kamis (11/6).

Ia mengakui, hingga saat ini sudah ada dua PNS yang mendapat teguran dari lembaganya agar tidak mengkampanyekan salah satu calon, meskipun belum ada calon walikota maupun gubernur definitif.  Teguran sudah disampaikan langsung kepada pimpinannya.  Artinya, sangsi yang akan diberikan tergantung kepada pimpinan PNS itu sendiri yakni Walikota Batam.

Untuk pemilihan gubernur dan walikota yang berlangsung pada 9 Desember mendatang, terdapat sedikit perubahan pengawasan dilapangan khususnya pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Saat pemilihan presiden, anggota Panwaslu hanya ada satu disetiap kelurahan. Sekarang, akan ditempatkan disetiap TPS. Ia akan bekerja selama satu bulan menjelang pemilihan.

“Sekarang, setiap TPS akan ada petugas. Kalau umpamanya di Batam ini ada 1700 TPS, maka akan kita rekrut sebanyak itu juga. Ia bekerja selama satu bulan. Selain itu, ia juga akan melihat panita KPPS tidak boleh dua periode,”katanya.