DPRD Tanjungpinang Nilai Raperda Perparkiran Ganjil

Selasa, 16 Juni 2015 15:21 WIB
338x ditampilkan Tanjungpinang

TANJUNGPINANG - Usulan Pemko Tanjungpinang terhadap Raperda perparkiran dinilai ganjil dan syarat muatan politis. Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu kepada wartawan saat sidang paripurna pengesahan lima Raperda Selasa (16/6).

 

Menurutnya mekanisme dalam penyusunan ranperda tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang ada sesuai dengan undang-undang. Maskur menilai pengesahan ranperda tersebut terkesan dipaksakan, padahal Pemko Tanjungpinang masih memiliki Perda Perparkiran yang aktif, namun tidak dilakukan sesuai aturan yang ada.

 

"Padahal Pemko masih memiliki Raperda perparkiran yang aktif, tapi itu belum berjalan maksimal," kata Maskur Tilawahyu.

 

Terpisah, Ismiyati anggota DPRD Tanjungpinang yang juga merupakan sekretaris fraksi PKS mengatakan fraksinya memberikan catatan kepada Raperda tersebut mengingat proses pembuatan Raperda seharusnya tidak hanya sekedar mengedepankan semangat menambah PAD, namun harus mengedapankan fungsi mengatur.

 

"Dalam proses mengatur itulah perlu melibatkan seluruh stakehoder. PKS minta ada kajian yang mendalam terhadap wilayah yang mana saja yang akan ditetapkan dengan melakukan uji publik