Potensi Konflik Pilkada Kepri Dideteksi Tinggi

Sabtu, 11 Juli 2015 00:10 WIB
336x ditampilkan Kepri Terkini

TANJUNGPINANG - Badan Pengawas Pemilu Kepulauan Riau mendeteksi potensi konflik pada pilkada serentak 9 Desember 2015 di wilayah tersebut lebih tinggi dibanding pesta demokrasi tahun 2014.



"Kami mendeteksi cukup banyak potensi konflik yang berpeluang terjadi pilkada. Ini harus diantisipasi sebelum terjadi," kata Ketua Bawaslu Kepri Razaki Persada di Tanjungpinang, Jumat.



Dia menjelaskan kerawanan dalam pesta demokrasi serentak tahun ini disebabkan kepentingan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta tim sukses yang besar.



Selain itu, beberapa celah yang ditemukan dalam pelaksanaan tahapan pilkada dapat melahirkan pelanggaran baik yang dilakukan penyelenggara pemilu maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pesta demokrasi tersebut.



Bawaslu Kepri telah membuat program untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran pada pilkada yang merujuk pada kebijakan pusat dan ketentuan yang berlaku. Strategi yang diterapkan antara lain memperkuat pengawasan hingga di tempat pemungutan suara, melibatkan mitra kerja dalam pengawasan dan mengingatkan KPU untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.



Pada pilkada serentak 9 Desember 2015, lanjutnya pengawasan pesta demokrasi dilakukan hingga di tempat pemungutan suara. Kebijakan ini baru pertama kali terjadi sepanjang penyelenggaraan pesta demokrasi.



"Kami menginginkan ini sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Ini penting untuk memperkuat pengawasan," katanya.



Hal senada dikatakan Komisioner Bawaslu Kepri Indrawan. Dia menambahkan celah-celah yang berpotensi terjadi pelanggaran dan dimanfaatkan calon kepala daerah seperti mobilisasi massa dan proses pemutakhiran data pemilih.



Tanjungpinang merupakan kota yang berbatasan dengan Kabupaten Bintan dan tempat keluar masuknya TKI. KPU di Kepri harus mengantisipasi permasalahan itu agar tidak terjadi mobilisasi pemilih ilegal. (ANT)