Pertahanan Semesta RI Harus Diperkuat

Selasa, 18 Agustus 2015 14:01 WIB
334x ditampilkan Nasional

Saat ini krisis global terjadi di semua bidang mulai dari politik, sosial, ekonomi, kemanusiaan, keamanan, hingga budaya. Kedaulatan negara-negara di dunia (nation-state) menjadi terancam, tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Anggota Komisi Pertahanan DPR RI, Ahmad Zainuddin mengatakan, keutuhan NKRI hari ini dan di masa mendatang sangat dipengaruhi oleh krisis global yang sedang berlangsung.

 

"Kita ingatkan lagi tentang Hankamrata, Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Ini harus kita perkuat lagi dan terus perkuat. Karena ancaman global terhadap NKRI cukup serius," ujar Zainuddin di Jakarta, Senin (17/8/2015) berkaitan dengan refleksi 70 tahun perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia.

 

Zainuddin  menjelaskan, Hankamrata sudah diatur dalam UU No 34 tahun 2004, yang menjelaskan bahwa Hankamrata adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.

 

“Hankamrata juga dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman,” jelasnya.

 

Berdasarkan undang-undang tersebut, menurut politisi PKS dapil DKI I ini, masalah pertahanan, keamanan, dan kedaulatan RI bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri. Kompleksnya, ancaman terhadap NKRI datang dari dalam dan luar. Oleh karena itu, semua komponen rakyat Indonesia bertanggung jawab atas kedaulatan dan keutuhan NKRI. 

 

Zainuddin menambahkan aspek pertahanan tidak selalu terkait dengan alutsista dan TNI. Karena menurutnya, postur dan alustsista TNI saat ini sudah berkembang cukup baik melalui program modernisasi TNI. Anggaran yang dialokasikan negara untuk mencapai Mininum Essential Force (MEF) TNI secara bertahap juga sudah terpenuhi.

 

"Namun modernisasi TNI untuk menghadapi dan menangkal ancaman tradisional militer dari luar. Ada ancaman non-tradisional yang lebih serius, seperti krisis pangan, konflik regional, terorisme, kejahatan transnasional, serta infiltrasi budaya. Karena itu, pertahanan semesta harus dilihat lagi, diperkuat," tegas anggota tim pengawas intelijen Komisi I DPR ini.



Zainuddin mencontohkan lagi dalam bidang ekonomi. Dunia saat ini mengalami kelesuan pertumbuhan ekonomi, Yunani sudah bangkrut, ekonomi Eropa dan AS juga belum sepenuhnya pulih. Krisis ekonomi dunia demikian dapat menggoyang keutuhan NKRI. Pengalaman krisis 1998 harus menjadi pelajaran.

“Apalagi saat ini, pertarungan dua ekonomi raksasa yaitu AS dan China terjadi di berbagai kawasan, termasuk di kawasan Asia Tenggara yang harus menjadi perhatian. Karena itu, pemerintah harus ambil kebijakan ekonomi yang tepat. Pondasi ekonomi kita harus kuat. UMKM harus betul-betul diperhatikan," ucapnya.

Jika formula kebijakan ekonomi yang diambil keliru, menurut Zainuddin, bukan tidak mungkin pertaruhannya adalah keutuhan dan kesatuan NKRI. Terutama ekonomi yang berkaitan langsung dengan aspek kebutuhan pangan rakyat.

Dalam bidang lain, masih kata Zainuddin, krisis sosial-politik di Timur Tengah, fenomena ISIS, dan masalah Palestina. Episentrum krisis memang terjadi di Timur Tengah, tapi gelombangnya bisa mencapai ke Indonesia.

"Dalam negeri ada masalah Papua yang belum selesai. OPM sampai saat ini belum dapat dituntaskan. Sementara mereka melakukan internasionalisasi Papua. Terakhir kasus Tolikara. Belakangan, simbol-simbol PKI ada yang menghidupkan lagi," jelasnya.

Begitupun krisis dalam bidang lainnya seperti budaya, pendidikan, teknologi, energi, dan pangan yang dampaknya juga dapat merusak tatanan sosial sehingga mengancam keutuhan bangsa. Sedangkan aspek lain yang tak kalah penting adalah intelijen.

"Globalisasi memberi dampak yang luar biasa terhadap kedaulatan negara. Ancaman tidak lagi hanya bersifat militer. Ancaman non-tradisional lebih dahsyat. Karena itu intelijen kita juga harus dimodernisasi," imbuh anggota Tim Pengawas Intelijen Komisi I DPR ini.

 

Sumber: Humas Fraksi PKS