PBNU Nilai Konflik Sosial Keagamaan Catatan Buruk Jokowi JK

Selasa, 20 Oktober 2015 07:47 WIB
271x ditampilkan Nasional

Konflik sosial bernuansa keagamaan menjadi catatan buruk dalam setahun kinerja pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kinerja intelijen dinilai sangat lemah dalam mengantisipasi munculnya konflik sosial masyarakat di berbagai daerah.


Sekretaris Jendral (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini mengatakan, dalam setahun pemerintahan Jokowi-JK setidaknya ada dua catatan minus dalam kehidupan sosial yakni konflik di Tolikara dan Aceh Singkil.

"Dua konflik sosial bernuansa keagamaan ini seharusnya bisa dicegah bila intelijen kuat," ujarnya kepada Republika, Senin (19/10). 

Pengrusakan rumah ibadah baik di Tolikara atau di Aceh, menurut dia, tidak dimotivasi sentimen radikalisme antar agama, ini murni masalah politik lokal dan aturan rumah ibadah.

Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini menilai harusnya intlijen baik kepolisian maupun TNI itu punya informasi, data dan peta konflik sehingga konflik bisa dicegah. 

"Nah ini seharusnya diantisipasi intelijen, jadi tidak kecolongan. Sudah jelas intelijen kita lemah," tambahnya.

Permasalahan sosial yang masih menjadi catatan setahun kinerja Jokowi-JK lainnya, seperti kekerasan terhadap anak. Menurut Helmi, angka untuk kasus ini semakin tinggi. 

"Ini ada kaitannya dengan pelemahan ekonomi, urusan perut menimbulkan permasalahan," ujarnya.

Karena itu penegakkan hukum, penguatan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyakat harus lebih bisa ditingkatkan, terutama pemerintah harus mencari jalan agar kondisi ekonomi dan tingkat kesejahteraan tidak semakin terpuruk. (ROL)