KPU Sebut Banyak Sengketa Pilkada

Selasa, 24 November 2015 20:33 WIB
248x ditampilkan Nasional

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengakui bahwa proses sengketa pilkada yang selama ini berlangsung terutama pada tahap pencalonan terjadi karena banyaknya laporan yang tidak sesuai dengan urutan hukum yang berlaku.



"Ini kan sebetulnya masalah regulasi, sudah ada aturannya, kapan harus ke Panwas atau Bawaslu. Kapan kemudian ke TUN. Ini, kan semua melompat ke mana-mana. Kadang-kadang tidak melalui sengketa ke Panwas, tiba-tiba ke TUN tapi diterima juga," katanya di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (24/11/15).

Pihaknya sebagai penyelenggara, pada akhirnya mau tidak mau mengikuti hal yang sudah diputuskan oleh pengadilan dan menghormati putusan tersebut. Namun, ketika TUN mengeluarkan putusan itu dipenuhi dan ditaati agar tidak perlu lagi ada sengketa.

"Putusan itu kan akhirnya juga ke luar dari mana-mana. Bahkan yang terakhir juga keluar dari DKPP. Ya, KPU menghormati. Putusan hukum itu harus dijalankan," sebutnya.

Arief mengatakan pihaknya kerepotan dalam menjalani putusan tersebut, karena tidak sedikit putusan yang memberatkan pihak penyelenggara seperti di sejumlah daerah.

"Jadi, ya tentu ini membuat kerepotan KPU juga. Hanya masalahnya, kan bagaimana itu bisa masuk dan diproses? Tapi begitu itu sudah di proses, jadi putusan, ya kita harus jalankan," ungkapnya.***(RTC/jor)