DPC PPP Makassar harus bersatu

Jumat, 8 Januari 2016 19:40 WIB
414x ditampilkan Nasional

MAKASSAR - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Bandung Lukman Hakim Saifuddin akan menggelar muktamar islah untuk menyatukan kepengurusan kubu muktamar Surabaya dan Jakarta. Dewan Pengurus Cabang (DPC) PPP Makassar berharap seluruh kader di Sulsel dapat bersatu terutama di Kota Makassar sendiri.

 

Ketua DPC PPP Makassar, Busranuddin Baso Tika mengatakan kepada wartawan saat ditemui diruang fraksi PPP DPRD Makassar, Islanya PPP kembali ke Muktamar Bandung maka haslu muscab yang diadakan di hotek marannu tahun 2010 lalu merupakan hal yang harus diikuti pula oleh para kader PPP.

 

"Sebagai pengurus DPC PPP di Kota Makassar, pihaknya sangat bersyukur atas Islanya PPP di Muktamar Bandung dan sudah ada SK Mentri Hukum dan Ham soal kepengurusan yang sah partai PPP kembali ke pengurusan yang sesuai dengan muktamar Bandung," terang BBT ketua Fraksi PPP DPRD Makassar, Jumat (8/1/16).

 

DPC PPP Kota Makassar, berharap Islanya Partai berlambangkan Ka'bah di Muktamar Bandung agar seluruh kader merapatkan barisan."Kita kuat jika bersatu," terangnya.

 

Dia berpesan agar tak ada yang mengatas namakan kepengurusan PPP selain hasil Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar di hotel Marannu pada tahun 2010 lalu."Tak ada yang boleh mengatas namakan PPP selain hasil muscab di hotel Marannu,"tegasnya.

 

Ketua fraksi PPP DPRD Makassar, Busranuddin Baso Tika, menegaskan akan memberikan sanksi kepada rekan sejawatnya yang telah menanda tangani fakta integritas yang mendukung salah satu kubuh tanpa sepengetahuannya. "Kita juga akan memberikan Surat peringatan pertama (SP1) kepada teman-teman yang memberikan dukungan kepada salah satu kubuh tanpa memberi tahukan saya sebelumnya,"terangnya.

 

Tanggal 7 Januari 2015, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerbitkan Surat Keputusan (SK) pencabutan terkait pengesahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya tahun 2014. Penerbitan ini menyusul putusan Mahkamah Agung yang meminta Yasonna mencabut SK PPP hasil Muktamar Surabaya.

SK pencabutan telah diterima langsung oleh Ketua PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy alias Romi ditemani Wakil Sekjen Asrul Sani di Kantor Kemenkumhan, Jakarta, Jumat (8/1/16). Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Wakil Ketua Umum PPP Muktamar Bandung tahun 2011, Lukman Hakim Saifuddin, dan Rusli Efendi, Ketua DPP Bidang Politik hasil Muktamar di Bandung.