Menteri Susi Diminta Tidak Permainkan Hukum

Rabu, 3 Februari 2016 10:38 WIB
348x ditampilkan Nasional

Kapal Silver Sea 2 (SS2) berbendera Thailand adalah kapal kargo yang membawa ikan dari Papua Nugini (PGN). Bukti-bukti manifest muatan dari PNG lengkap. "Sejak berangkat dari PNG kapal tersebut tidak pernah masuk ke wilayah laut teritorial RI," kata pengacara nahkoha Kapal SS-2 Yotin Kuarabiab, Yusril Ihza Mahendra, Rabu (3/2).



Menurut Yusril, kapal berlayar di melalui Laut Arafura bagian Australia dan melintasi ZEE dari selatan TimTim, NTT, NTB dan Bali, Selatan Jawa, dan Barat Sumatera. Kapal ditangkap di kawasan ZEE dekat Sabang ketika akan melintas ke Phuket, Thailand.

"Mereka ditangkap bukan karena sedang mencuri ikan. Kapal tersebut kapal kargo bukan kapal penangkap ikan," jelas Yusril 

Ia menjelaskan, kapal dikejar TNI AL karena radio panggilnya tidak menjawab panggilan kapal patroli TNI AL. Tapi tidak ada kewajiban kapal yang melintasi ZEE untuk menyalakan radio panggil. TNI tidak menemukan kesalahan apa-apa. Karena tidak temukan kesalahan yang menjadi kewenangan AL, kapal tersebut diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk disidik.

Tambah Yusril, KKP sudah melakukan penyidikan sejak Agustus 2015 dan sudah menyerahkan berkas ke Kejaksaan. Tapi Kejeaksaan kembalikan karena tidak cukup bukti. Tegas dia, bolak-balik berkas menandakan bukti tidak kunjung cukup. Padahal penyidikan harus rampung 30 hari. Pengadilan harus putus 30 hari juga.

Lanjut Yusril, karena kapal membawa ikan dari PNG dan kapal tidak pernah masuk ke laut teritorial RI, maka kapal tersebut tidak menimbulkan kerugian apapun bagi RI. Ia mengungkapkan, kalau KKP mengatakan kapal tersebut mencuri ikan kekayaan laut RI dan melanggar kedaulatan RI, mereka wajib membuktikan tuduhannya di pengadilan.

Masih kata Yusril, KKP tidak perlu umbar pernyataan menuduh kapal tersebut pencuri kalau KKP tidak bisa buktikan di pengadilan. Sudah lama pihaknya mendesak KKP agar segera melimpahkan perkara ini ke pengadilan biar pengadilan putuskan salah atau tidak. Tapi sampai hari ini Jaksa Penuntut Umum mengembalikn lagi berkas ke KKP karena alat bukti tidak cukup.

"Negara kita negara hukum, karena itu jangan main-mainkan hukum untuk pencitraan. Hukum perlu bukti, bukan perlu dukungan politik. Lebih detil semua bukti penyanggah akan saya kemukakan di sidang. Kapan Bu Susi (Menteri KKP Susi Pudjiastuti) akan limpahka ke Pengadilan. Saya tunggu!" tukas Yusril. [RMOL/rus]