Inilah Hasil Rekomendasi Mukernas PKB

Ahad, 7 Februari 2016 10:28 WIB
233x ditampilkan Nasional

Musyawarah Kerja Nasional Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di Jakarta Convention Center pada 5-6 Februari 2016 menghasilkan tujuh rekomendasi eksternal.


Rekomendasi pertama mengenai sikap PKB agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dibubarkan jika kewenangan dan tugas pokok lembaga negara itu masih seperti yang tertuang dalam UUD 1945.

"Bagi PKB, sepanjang kewenangan dan tugas pokok DPD masih seperti yang tertuang dalam pasal undang-undang seperti hari ini maka kami merekomendasikan untuk dihilangkan," kata Sekjen PKB Abdul Kadir Karding usai penutupan Mukernas, Sabtu malam (6/2).

Rekomendasi kedua mengenai pemilihan gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi dan tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat. PKB beranggapan bahwa gubernur secara tidak langsung tidak memiliki rakyat dan terbatas oleh kewenangan. Gubernur hanya sebagai kepanjangan tangan presiden dengan melakukan koordinasi. Ketiga, PKB memutuskan untuk membantu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) menyukseskan gerakan pembangunan Indonesia dari pinggiran. PKB melalui DPC dan DPW masing-masing daerah akan membentuk kelompok kerja dalam mendukung gerakan tersebut.

Kemudian keempat, PKB dengan tegas menolak adanya perkawinan sejenis di Indonesia karena tidak sesuai dengan prinsip Pancasila. Kelima, meminta pemerintah untuk mengupayakan pembangunan partai politik yang merupakan institusi demokrasi, PKB mendorong agar bantuan dana bagi partai tetap ditingkatkan.

Keenam, PKB mendorong upaya pemberantasan narkoba secara riil sekaligus membantu penguatan fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN). Dalam waktu dekat, seluruh anggota DPRD dan pejabat dari kader PKB akan melaksanakan tes urin sebagai bentuk komitmen itu.

Untuk yang terakhir yaitu merekomendasikan untuk mengirim 1.000 kyai kampung ke seluruh Indonesia guna mendampingi dan meluruskan paham-paham di tengah masyarakat yang dianggap melenceng dari ajaran Islam.

"Mendampingi dan mendakwahkan agar orang-orang yang pahamnya salah terhadap agama kembali lurus, kembali ke masyarakat dengan baik," demikian Karding. [RMOL/wah]