Koruptor dan Hukuman Mati

Senin, 14 Maret 2016 01:22 WIB
391x ditampilkan Opini

Penyebab hancurnya Negara ini adalah salah satunya karena praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang meraja lela yang berdampak secara luas bagi masyarakat. Korupsi dalam dunia hukum sudah tergolong sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) karena tidak hanya merugikan keuangan Negara, t.

Akan tetapi juga praktik tersebut melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindakan pemberantasannya harus juga dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Begitulah yang diungkapkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


Belakangan ini banyak dari kalangan masyarakat yang seringkali tidak puas dengan vonis hukuman yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi.


Mayoritas masyarakat yang tidak puas dengan vonis hukuman bagi pelaku korupsi beranggapan bahwa hukum tidak memberi jaminan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.Hukum senantiasa tajam kebawah dan tumpul keatas. Hal ini diakibatkan karena di dalam pengadilan sendiri terkadang terdapat juga praktik korupsi sehingga dalam penegakan hukum bagi pelaku korupsi juga kurang efektif seperti yang terjadi pada kasus suap hakim PTUN di medan, sumatera utara oleh Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Jika dibandingkan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh masyarakat kalangan bawah seperti yang telah diberitakan sebelumnya yaitu nenek minah dalam kasus mencuri 3 (tiga) buah kakao sehingga harus dihukum dengan kurungan 1 bulan 15 hari (satu bulan lima belas hari) dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian nenek asyiani yang dituduh mencuri kayu jati milik perhutani dan mendapat vonis hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 1 hari hukuman percobaan, dan masih banyak lagi penegakan hukum yang tidak merata di negeri ini. Namun hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi sendiri lebih ringan dari apa yang tertera dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi yang ancaman hukumannya adalah minimum 4 tahun penjara dengan denda minimum Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan maksimum seumur hidup bahkan hukuman mati dengan denda maksimum Rp. 1 Milyar sebagaimana yang dibunyikan dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Namun demikian, apakah ancaman yang tertera dalam Undang-Undang Tipikor tersebut telah membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi ?dengan melihat maraknya kasus tersebut membuktikan bahwaUndang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan ancaman efek jera bagi pelakunya. Ada juga yang beranggapan bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi sebaiknya dimiskinkan dan sita asetnya untuk Negara. Lantas, dengan adanya ancaman tersebut, baik dimiskinkan atau dijatuhi hukuman mati, apakah efektif dan mengakibatkan efek jera dan/atau meminimalisir terjadinya perilaku korup di negeri ini?.

Satu contoh, di dalam pasal 5 ayat (2) dan pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hemat saya, kedua pasal tersebut yakni pasal 5 ayat (2) dan pasal 12 huruf a merupakan pasal yang diadopsi dari pasal 419 KUHP yang didalamnya terdapat unsur kesengajaan (dolus), namun memiliki ancaman hukuman yang berbeda yakni penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pasal 5 ayat (2), dan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk ancaman pidana pada pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Padahal, kedua pasal tersebut memiliki unsur yang berbeda dan merupakan satu kategori kejahatan yang sama yaitu penyuapan pasif. Pasal 5 ayat (2) jika ditelaah adalah kategori unsur kesengajaan (dolus), sementara pasal 12 huruf a selain terdapat unsur kesengajaan (dolus) terdapat pula unsur kelalaian (culpa).Anehnya, delik culpa (kelalaian) lebih berat ancaman hukumannya ketimbang delik dolus (kesengajaan).

 

Secara teori hukum pidana, kesengajaan  harusnya tercantum ancaman hukuman (penal) berat, sedangkan kelalaian harus diancam dengan hukuman ringan ataupun sedang. Karena culpa merupakan suatu wilsfout atau suatu kesalahan kehendak yang berakibat hukum, dimana pelakunya tidak mengingikan terjadinya perbuatan itu namun atas dasar keadaan tertentu yang menyebabkan keteledoran seseorang menjadikannya berakibat hukum.Kemudian terkait efektifitas hukuman bagi koruptor, antara hukuman mati dan/atau dimiskinkan. Manakah yang lebih efektif ?.Pidana mati tercantum pada pasal 10 KUHP berada pada posisi peletakan ancaman hukuman paling atas dan merupakan pidana pokok, artinya pidana mati dapat diterapkan untuk kasus-kasus kejahatan yang berat seperti terorisme. Namun apakah tidak dimungkinkan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi ?jawabnya, mungkin saja. Karena korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).


Tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat .Kerugian secara ekonomi dari korupsi, jelas dapat dirasakan oleh masyarakat, tercermin dari tidak optimalnya pembangunan ekonomi yang dijalankan, selain itu hasil yang diperoleh dari berbagai aktifitas ekonomi bangsa, seperti pajak, menjadi jauh lebih kecil dari yang seharusnya dicapai.praktek korupsi menimbulkan diskriminasi pelayanan publik ataupun diskriminasi penghargaan terhadap hak-hak politik masyarakat. Jika satu kasus korupsi dan pelakunya dijatuhi hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati, maka akan berakibat pada tanggungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang besar. contoh misalnya, pada kasus korupsi eks presiden PKS Luthfi Hasan Ishak ataupun eks bendahara Umum Partai Demokrat Nazarudin yang dijatuhi hukuman masing-masing seumur hidup, ini akan mengakibatkan pembebanan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) beberapa ratus juta untuk satu orang terpidana seumur hidup pelaku korupsi di dalam sel tahanan karena harus memberi jaminan Hak Asasi Manusia di dalam sel tahanan. Belum lagi pengeluaran APBN untuk pembangunan nasional dengan jangka tertentu ditambah lagi ongkos pengiriman, persiapan penguburan, dan pemakaman narapidana yang meninggal di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang telah menjalani vonis seumur hidup.Atau pun seperti kasusnya Labora Sitorus yang telah melarikan diri dari LAPAS Sorong, Papua Barat.Pembebanan inilah yang patut diperhatikan oleh hakim dalam memutus lamanya masa tahanan bagi terpidana korupsi. Nah, bagaimana pula jika seandainya pelaku Tindak Pidana Korupsi itu dimiskinkan?. Pada dasarnya, hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah termasuk hukuman yang berganda atau ber double-double atau dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah subsideritas, dimana setelah pelaku korupsi tersebut diperiksa dan diadili, nyata-nyata hukumannya itu seolah-olah para koruptor itu sudah dimiskinkan dengan sendirinya. Hal ini terlihat dari adanya pembekuan aset-aset para pelaku korupsi, baik oleh juru sita pengadilan maupun penyidik ketika dalam proses penyidikan. Belum lagi ditambah dengan hukuman penjara yang ditentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan kewajiban membayar denda ganti kerugian Negara sekian juta atau miliar serta pengembalian uang Negara sebanyak yang telah dikorupsinya.


Jika dikaji secara hukum, memiskinkan tersangka kasus korupsi telah tergolong pelanggaran terhadap asas presumption of innocent (praduga tidak bersalah) sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juncto penjelapenjelasan umum butir 3 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yangmenyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Jika tersangka kasus korupsi dalam masa penyidikannya saja sudah dilakukan penyitaan aset, kemudian ditambah lagi dengan putusan pengadilan yang harus membayar ganti kerugian dan perampasan serta penyitaan barang-barang tertentu, sejatinya para penegak hukum telah merubah paradigma asas praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah.Konsep gagasan hukuman seperti ini layaklah untuk difikirkan terlebih dahulu untuk memiskinkan pelaku korupsi sehingga tidak menimbulkan polemik kembali dikalangan masyarakat selaku korban, pengamat, dan politik dalam hal ini pemerintah bersama-sama DPR dalam membuat, membahas, dan mengesahkan Undang-Undang.


Untuk itu perlulah kita fikir bersama hukuman seperti apakah yang akan membuat efek jera bagi pelaku Tindak pidana korupsi. Kalau penjara seumur hidup, hukuman mati, pengembalian uang kerugian Negara (atau hukuman beruntun) yang telah dilancarkan penegak hukum tidak juga mengurangi praktek KKN di negeri ini, maka hukuman apa lagi yang harus digunakan dengan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku, perekonomian demi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Karena konsep Negara hukum pada dasarnya adalah menjunjung tinggi hukum, persamaan setiap orang dihadapan hukum dan kesejahteraan masyarakat.


 


Seperti yang dikatakan oleh cicero seorang filusuf terkenal yunani, ia mengatakan bahwa “salus populi suprema lex esto” kesejahteraan rakyat/masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Berdasarkan hal itu, perlulah dilakukannya perevisian terhadap materi dan substansi isi UU Tipikor agar bagaimana perilaku korup ini dapat terminimalisir seperti yg diinginkan masyarakat.


*Mahasiswa STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang, Kepri