Problematika LGBT Di Indonesia

Kamis, 31 Maret 2016 07:55 WIB
570x ditampilkan Opini

Permasalahan LGBT beberapa bulan terakhir ini telah menjadi perbincangan public dan membuat kontroversi. LGBT ialah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. Ini merupakan penyimpangan prilaku sosial yang tidak hanya menjadi pembahasan di dunia, Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang membahas tentang kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah karena desakan dari kelompok kepentingan antara LGBT dan yang kontra terhadap LGBT. Bagaimana pemerintah dapat membuat kebijakan tanpa harus melanggar hak-hak para LBGT terutama hak asasi manusia dan kebijakan tersebut tidak melanggar norma-norma serta dasar dari Negara republik Indonesia.

 

Dalam relita kehidupan bermasyarakat, kita menyadari bahwa ada beragam masyarakat dengan berbagai kehidupan sosialnya. Namun sebagian orang menganggap masyarakat terbagi menjadi masyarakat putih dan hitam maksdunya masyarkat putih sudah jelas dari golongan masyarakat yang baik sedangkan yang hitam merupakan sampah masyarakat hal ini disebabkan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukannya. Sementara tak banyak yang mengetahui bahwa ada masyarakat abu-abu, yang dimaksud masyarakat abu-abu disini adalah mereka yang Nampak normal namun berprilaku berbeda dari masyarakat normal pada umumnya. Kaum ini memiliki kebiasaan gaya hidup yang unik sehingga mereka dikucilkan oleh masyarakat yang menganggap bahwa gaya hidup mereka menyimpang dan mengganggu kepentingan sosial. Kaum ini disebut dengan kaum LGBT (lesbi,gay, biseksual, dan transgender).

 

 Indonesia salah satu Negara yang sedang mengalami berbagai masalah terkait LGBT, yang dimaksud disini adalah masalah yang timbul akibat adanya tekanan serta desakan dari komunitas-komunitas  LGBT yang mana mereka meminta pemerintah memenuhi  hak dan melegalkan LBGT karena kaum LGBT memegang teguh bahwa mereka memiliki hak asasi manusia , akan tetapi desakan ini tidak serta merta memberi sebuah keputusan yang pasti dikarenakan sebagaian besar masyarakat melihat bahwa LGBT ini bukan budaya yang ada di indonesia dan melanggar dari dasar Negara kita yaitu “ Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”. Selain makna sila kedua sebagian masyarakat juga melihat pada sila yang pertama yaitu “ Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai arti bahwa peran agama disini sangat penting , setiap agama melarang adanya penyimpangan moral karna, pada dasarnya tuhan menciptakan dua jenis kelamin untuk hidup berpasang-pasangan. Bagaimana  pemerintah perumusan kebijakan LGBT terkait belum adanya kebijakan yang mengatur tentang LGBT di Indonesia.

 

Undang-undang HAM 39/1999 pasal 1 ayat 3 mencatat definisi diskriminasi, adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Meskipun begitu, agama sering kali menjadi tameng bagi para penentang hak LGBT, dalam wilayah Indonesia terutama agama Islam. 

 

Adapun  sebagian organisasi dan perusahaan yang menjadi kekuatan atau pendukung kaum LGBT seperti :HAM Human Rights Watch (HRW),United Nations Development Programme (UNDP), Komunitas Bumi Kecil, Konseling Support Group Center on Sexuality Studies ( SGRC),Perusahaan : Apple, Starbucks , Instagram , Google , Facebook, Microsoft . Adapun sebagian organisasi atau lembaga yang menolak seperti : Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),Forum Pembela Islam (FPI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),Indonesia AIDS Coalition (IAC), Perhimpunan Bnatuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) . 

 

Penjelasann diatas dapat dilihat peraturan yang telah dibuat tentangperkawinan, serta  pro dan kontra terhadap kaum LGBT dapat membuat pertimbangan keptusan ataau kebijakan apa  yang harus di ambil oleh pemerintah.