Sosialisasi KPPU: Implementasi Peraturan Komisi dan Tata Cara Pengawasan Kemitraan di Sektor UMKM-Ritel

Senin, 25 April 2016 09:37 WIB
565x ditampilkan Makassar

Makassar - Pihak KPPU menggelar Focus Group Discussion terkait dengan sosialisasi implementasi peraturan No.01 tahun 2015 tentang tata cara pengawasan kemitraan UMKM-Rittel di Gedung Keuangan Sulsel Jalan Urip Sumiharjo, Senin (25/04/2016)

Tampil sebagai salah satu pembicara Kurnia Sya'ranie Wakil Ketua KPPU  Pusat yang membawakan materi pengawasan pelaksanaan kemitraan.

Kurnia menjelaskan aturan ini untuk melindungi pelaku usaha dipasar dari kelompok usaha bisnis tertentu yang ingin memonopoli usaha tertentu.

Pengawasan ini berdasarkan pasal 36 ayat (2) UU No. 20. tahun 2008 tentang "Pelaksanaan kemitraan yang diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Tugas dan kewenangan KPPU yang mencakup advokasi kebijakan, yang memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang mengarah pada persaingan uaaha tidak sehat.

Penegakan hukum, dalam hal ini KPPU memiliki kewenangan menyelidikidan memeriksa serta memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku bisnis.

Dimana pengendalian merger telah di atur dalam penguatan pada pp no. 57/2010. Yang berbunyi KPPU memiliki kewenangan untuk menerima dan mengevaluasi merger yang di notivikasi dan di konsultasikan.

Sementara pengawasan kemitraan melalui UU no.20/2008 jo PP. 17/2013. Yang berbunyi KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku besar dengan UMKM.

Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen.

"Tujuan pengawasan ini untuk melindungi struktur pasar dari adanya pemusatan ekonomi oleh kelompok usaha tertentu melalui pemilikan dan pengusaha mitra," ujarnya Senin (25/04/2016). terkininews.com.

Dia menjelaskan bahwa dalam UU ini dilarang pengusaha besar memiliki usaha menengah dan pengusaha menengah dilarang memiliki usaha kecil. Hal ini diatur dalam pasal 35 UU no.20/2008.

Menurutnya jika ada pengusaha besar atau menengah memiliki usaha mikro dikhawatirkan akan mengatur usaha mikro tersebut. 
Sosialisasi ini juga dihadiri oleh Kadisprindag sulsel Hadi Basalamah dan para pelaku usaha mikro(*)