KAMMI Batam gelar seminar “Membangun Batam Berbasis Daya Saing Global”.

Kamis, 28 April 2016 16:29 WIB
293x ditampilkan Batam


 

Bambang Hendarto, salah satu narasumber dalam paparannya mengenai Kota Batam sebagai basis inovasi dan kompetensi menjelaskan, dengan adanya Perda No. 4 tahun 2015 tentang pembangunan Batam berbasis daya saing global dengan inovasi dan kompetensi, permerintah, perusahaan serta perguruan tinggi  yang ada di Batam akan didorong untuk mengembangkan inovasi dan teknlogi guna menunjang daya saing. Tak hanya itu, Perda tersebut akan menjadi landasan hukum bagi sertifikasi tenaga kerja local oleh pemerintah dan perusahaan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing. Bentuk dari pengembangan teknologi tersebut menurutnya akan berbetuk semacam Techno Park. Saat ini, secara De facto Batam telah memiliki Techno Park, namun secara de jure, belum beraktifitas dalam pengembangan teknologi, ungkapnya.

Seminar tersebut menghadirkan Ir. Riki Indrakari sebagai narasumber mewakili pemerintah Kota Batam dan juga ketua komisi IV DPRD Kota Batam yang terlibat langsung dalam penyusunan Perda No.4 Tahun 2015 tersebut dan Bambang Hendarto mewakili akademisi yang juga merupakan dosen Politeknik Negeri Batam. Namun sayang narasumber utama yang diproyeksikan untuk menjelaskan perda No.4 tahun 2015 berhalangan hadir.

Dalam sesi tanya jawab yang dimoderatori oleh Ketua Umum KAMMI Komisariat Batam, Ridho Azhar terdapat beberapa hal uyang menjadi sorotan peserta seminar. Beberapa Hal itu diantaranya mengenai peran mahasiswa dan sertifikasi tenaga kerja lokal yang saat ini dirasa belum berdampak signifikan. Bambang menjelaskan, dalam persaingan pasar bebas, mahasiswa memiliki peran dan potensi yang sangat besar. Hal ini karena mahasiswa saat ini, nantinya dalam kurun waktu sekitar 5 hingga10 tahun kedepan akan mengisi kebutuhan akan tenaga kerja dan usaha. Untuk itu, beliau berharap mahasiswa proaktif dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas diri guna memenagkan persaingan pasar bebas tersebut.

Mengenai sertifikasi tenaga kerja, Bambang mengakui memang pemerintah kewalahan jika perkara sertifikasi tenaga kerja ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Selain itu, jika sertifikasi tenaga kerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, Perusahaan sebagai pemakai jasa tenaga kerja tidak terlibat dalam pengembangan SDM (tenaga kerja) di Kota Batam. Melalui pelaksanaan Perda No. 4 tahun 2015 ini nantinya perusahaan dimana tenaga kerja bekerja diwajibkan untuk mensertifikasi tenaga kerjanya sendiri. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak tenaga kerja, dan perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomis, tapi juga terlibat dalam meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kota Batam.

 

Seminar yang digelar di Auditorium A politeknik Negeri Batam tersebut dihadiri oleh sejumlah  organisasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal kampus dan juga organisasi pelajar yang ada di Kota Batam.