Awe Perintahkan Pemilik IUP Laksanakan Pasca Tambang

Sabtu, 14 Mei 2016 12:43 WIB
595x ditampilkan Lingga


“Saya sudah perintahkan Plt Sekda agar menginventarisir nama – nama perusahaan pemilik IUP Operasi Produksi di Lingga yang belum melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Koordinasikan dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau dan laporkan hasilnya,” tegas Alias kepada wartawan di sela – sela kunjungan tim LIPI di areal pencetakan sawah di Sungai Besar, Jumat, (13/4/2016).

 

 

 

Menurut Awe, sapaan akrab Bupati Lingga ini, sejak terbitnya Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan di bidang pertambangan sudah dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Termasuk pengawasan dan pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

 

 

 

“Saya tidak mau lagi melihat ada lahan di daerah ini yang sudah ditambang, tapi tidak direhabilitasi melalui kegiatan reklamasi dan revegetasi. Ini komitmen dan tanggungjawab moral saya kepada masyarakat Lingga untuk memulihkan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan,” katanya.

 

 

 

Meski tidak lagi memiliki kewenangan di bidang pertambangan, Awe mengaku tidak akan tinggal diam membiarkan lahan pasca tambang di Lingga gersang tanpa revegetasi atau rehabilitasi terhadap vegetasi yang rusak akibat kegiatan pertambangan yang tidak terkendali.

 

 

 

“Jika koordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi tidak berjalan, ya kita limpahkan ke penegak hukum. Aturannya sudah sangat jelas. Pemilik IUP Operasi Produksi, wajib melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang,” tambahnya.

 

 

 

Sebagaimana diketahui, kewajiban pemilik IUP Operasi Produksi melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang, diatur dalam Undang - Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor : 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang dan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (Permen ESDM) Nomor : 7 Tahun 2014tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

 

 

Dalam Permen ESDM No. 7 Tahun 2014, dijelaskan pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan kegiatanpascatambang paling lambat 30 (tiga puluh)hari kalender setelah kegiatan penambangan,pengolahan,dan/ataupemurnianberakhir sesuai dengan rencana pascatambang yang telah disetujui.