Menkumham Intruksikan Lapas Bebas Narkoba dan Ponsel

Selasa, 26 Juli 2016 07:41 WIB
394x ditampilkan Nasional

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, menginstruksikan seluruh kantor wilayah untuk menindak tegas narapidana narkoba. Berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo, Yasonna memerintahkan untuk pemberantasan narkoba lebih progresif.

Yasonna mengingatkan Indonesia darurat narkoba. "Presiden geram dan mengatakan, kejar, tangkap, kalau bisa langsung dor apabila undang-undang memperbolehkan," kata Yasonna menirukan perintah presiden saat membuka rapat koordinasi dan evaluasi kantor wilayah di Graha Pengayoman, Kemenkumham, Jakarta, Senin 25 Juli 2016.

Yasonna mengeluarkan Instruksi Menteri Hukum dan HAM M.H-02. OT.03.01 Tahun 2016 tentang Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Sejak 12 Juli 2016, 233 dari 477 unit Lapas dan Rutan telah ditetapkan bebas narkoba dan telepon selular. Yasonna menjelaskan tantangan utama kementeriannya adalah Lapas perkotaan yang berpotensi menjadi tempat peredaran narkoba. "Ini yang harus diberantas," kata dia.

Kepala Lapas pun menjadi sorotan. Menurut Yasonna, kalapas harus bertanggung jawab. "Jangan katakan tidak tahu, masalah ini menjadi sorotan. Dan pemerintah serius terhadap gerakan ini."

Kemarin, Kementerian Hukum dan HAM menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan instruksi menteri, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan APBN Perubahan 2016.

Hadir dalam rapat tersebut 144 orang yang berasal dari pejabat kementerian, tim pemantau, kepala kantor wilayah, kepala divisi administrasi, dan kepala divisi permasyarakatan dari seluruh Indonesia.

Yasonna mengingatkan kementeriannya yang mendapat tambahan anggaran sebesar Rp548 miliar pada APBN Perubahan adalah amanah. Salah satunya untuk mengatasi masalah narkoba dan over capacity Lapas yang bermuatan napi narkoba.

"Ini dana yang tidak sedikit dan ada setumpuk persoalan hukum dan HAM," ucapnya.

Yasonna mengatakan setiap kantor wilayah hanya memiliki waktu 3 bulan untuk mengimplementasikan instruksinya. Ia bakal memonitor dan meminta setiap pejabat untuk bekerja cepat. "Akan ada reward untuk yang mencapai target." ARKHELAUS W.  (TEMPO)