Rapat Kabinet Terbatas "Danny" berbagi Gagasan Pengembangan PLTSa

Selasa, 1 November 2016 19:39 WIB
1284x ditampilkan Headline Jakarta

JAKARTA, -- Rapat Kabinet Terbatas bersama beberapa Walikota yang diantaranya Walikota Makassar Moh. Ramdhan 'Danny' Pomanto untuk kesekian kalinya diundang dalam rapat terbatas tersebut.

Selain walikota Makassar, Surabaya, Bandung, Semarang, Tangerang dan Solo rapat juga dihadiri beberapa Menteri Kabinet Kerja yang dipimpin langsung oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI di Istana Negara, selasa (01/11/2016).

Adapun pembahasan Rapat kabinet terbatas ini membahas tentang Koordinasi Pengelolaan Sampah (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan kesiapan beberapa Kota yang ditunjuk.

Danny mengatakan untuk kebutuhan PLTSa diperlukan lahan seluas 10 Ha dari kebutuhan lahan yang ada. Sedangkan Pemkot Makassar sendiri telah membebaskan lahan seluas 2,5 Ha.

Karena itu menurutnya sejak digulirkannya wacana pembangunan PLTSa pada akhir tahun lalu, hingga kini 58 investor dari berbagai negara semisal Amerika Serikat, Jerman, Korea, Polandia, dan Cina telah mengajukan proposal dan melakukan expo secara transparan sebagai bahan pertimbangan untuk ikut tender di Makassar.

Lanjut Danny, pada Oktober tahun ini, Pemkot Makassar akan menggelar tender investasi bagi pembangunan PLTSa, dan di bulan Desember telah ada pemenang tender yang dapat segera melakukan survei lokasi.

“Teknologi yang ditawarkan tiap investor berbeda. Jadinya kita membuka tender investasi,” jelas Danny.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Makassar Firman Hamid Pagarra yang mendampingi Wali Kota yang berlatar belakang arsitek ini menyampaikan bahwa manajemen sampah perkotaan di Makassar memang telah dikelola dengan mengandalkan bank sampah yang tersebar 14 kecamatan dan 143 kelurahan melalui konsep 3R (Reuse, Reduce, and Recycle).

"Guna mendukung pembangunan PLTSa, Pak Wali juga telah berkordinasi dengan sejumlah instansi di antaranya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, BKPM (Badan Kordinasi Penanaman Modal), serta PLN," tegas Firman.(adh/*)