Kepala Sekolah SMAN 1 Sape Bima di Nilai Arogan Dan Otoriter Terhadap Siswa

Redaksi Jumat, 6 Januari 2017 10:43 WIB
2525x ditampilkan Headline Liputan Khusus Nasional Pendidikan

BIMA, -- Sebuah pembelajaran dan mungkin perlu untuk di evaluasi kembali dalam sistem dunia pendidikan yang berkualitas dan tidak mengedepankan arogansi serta otoriter perlu utamakan hak anak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sebagai aset negara kedepanya

Terkait pengeluarkan siswa SMAN 1 Bima tanpa proses yang jelas dinilai tidak mengedepankan dan mencerminkan jiwa pendidik dimana tahapan pembinaan, peringatan serta pernyataan haruslah terlebih dahulu di terapkan.

Ketua Umum Pengurus Pusat IGI menjelaskan bahwa sekolah silahkan memberikan sanksi tanpa harus mengeluarkan dari sekolah dan tentunya sekolah juga membuka ruang komunikasi dengan orang tua. Jika telah dibicarakan dengan orang tua, tetap terus berulang komunikasi juga gagal, barulah diserahkan ke pihak yang berwajib. Papar M.Ramli Rahim

"Jadi mengeluarkan langsung anak dari sekolah karena peristiwa seperti itu tentunya bukan solusi" lanjunya saat do konfirmasi via pesan mesengger jum'at (06/01/2017) terkininews.com.

Lebih jauh ia jelaskan kalau sekolah itu adalah wadah pendidikan, sehingga sekolah tidak boleh menjadi pengadilan buat anak. Jika kemudian terjadi "pencurian" seperti itu, maka berikan sanksi yang sesuai dengan kadarnya, itu kata undang-undang, tegas Ramli Rahim Ketua Umum Pengurus Pusat IGI.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kab. Bima Sri Mulyani selaku aktivis & ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI) angkat bicara permasalahan ini. "Sebagai lembaga perlindungan anak, kami sangat menyesalkan kejdian ini, pihak sekolah terlalu prematur dengan mengeluarkan sepihak," ujar dia
 
Lanjut dia bahwa siswa sebagai aset dan generasi penerus bangsa dan negara ini, dan bukan untuk di jadikan musuh, tetapi seharusnyalah memberi pelajaran dan mendidik anak yang bermoral dan berakhlak baik untuk negara ini,'terang Sri Mulyani saat dikonfirmasi via telepon selularnya kemarin.

Tindakan yang di ambil oleh kepala sekolah itu sudah tidak benar dan patut di salahkan, seharusnya dahulukan kepentingan anak, selidiki dulu kebenaran dari kejadian kemudian di berikan arahan, peringatan, dan pembinaan lalu musyawarah berasama komite sekolah, guru dan orang tua murid.

bila perlu buatkan surat pernyataan, jika sekolah sudah tidak mampu lagi untuk membina anak itu, baru dikeluarkan bukan serta merta main keluarkan, lanjut Sri Mulyani.

Kepentingan anak itu di utamakan terdahulu dan perlindungan hak nya seperti yang tertuang pada UU No 22 Tahun 2003 kemudian di ubah UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dimana  UU tersebut sudah di atur seperti Sistim Pidana Anak (SPA), dan pada pasal tertentu yang memuat 9 hak anak seperti hak di perhatikan dan dilindungi,"Jelas nya

Dalam waktu dekat ini tim akan kroscek dulu disekolah, karena kepentingan anak ini yang di utamakan, dan akan kami usulkan untuk menyelesaikan nya agar anak ini kembali sekolah dan di bina dulu.

Jangankan anak ini tidak terbukti, hingga terbukti melakukan kesalah pun, mari kita berikan pembinaan dan mendidik nya agar menjadi anak yang berakhlak dan bermoral untuk bangsa dan negara ini. Tutup Sri.(edy/*)

Lampiran