Dinamika Publik Menghadapi Kekosongan Wakil Gubernur

Gilang Kamis, 18 Mei 2017 02:35 WIB
175x ditampilkan Opini Suara Mahasiswa

Berbicara tentang publik tidak terlepas dari pelayanan ataupun kegiatan melayani atau dilayani guna mencapai kepentingan baik sifatnya kepentingan individu ataupun kepentingan umum. Publik pada dasarnya berasal dari kata bahasa inggris public yang berarti umum, rakyat umum, dan orang banyak. Berbeda. Akan tetapi sering kali kata publik diterjemahkan oleh beberapa kalangan berbeda sebagaimana kepentingan mereka. Misalnya kata Public Administration diterjemahkan menjadi Administrasi Negara. Pertanyaan yang timbul ialah apakah public itu sama dengan Negara?, jika Publik sama dengan Negara, maka Public Administration sama dengan State Administration. Padahal secara konseptual cakupan state lebih luas daripada publik.

Menurut H. George Frederickson (1997: 46), seorang tokoh Administrasi Negara yang mengemukakan konsep publik dalam lima perspektif, yaitu (1) Publik sebagai kelompok, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat, (2) Publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri, (3) Publik sebagai perwakilan kepentingan publik diwakili melalui suara, (4) Publik sebagai Konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi, dan (5) Publik sebagai warga negara, yaitu warga negara yang dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintah dipandang sebagai sesuatu yang penting. Dari kelima perspektif yang dikemukakan ahli tadi dapat diketahui bahwa publik memiliki banyak pengertian sesuai dengan kegunaan ataupun fungsinya, tergantung kita bagaimana menjadikan atau memandang publik itu sebagai apa.

 Belakangan ini Publik Provinsi Kepulauan Riau dihadapi pada kekosongan jabatan Wakil Gubernur terhitung sejak Bapak H. Nurdin Basirun naik mengisi jabatan Gubernur yang ditinggalkan oleh Ayah kita, Almarhum Bapak H. Muhammad Sani kemudian beliau dilantik menjadi Gubernur oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo di Istana Negara tepat setahun silam. kekosongan ini bukan hanya menjadi pekerjaan rumah bagi gubernur kita sekarang, akan tetapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mencari sosok yang tepat mengisi jabatan Wakil Gubernur Kepulauan Riau untuk menjalankan roda pemerintahan bersama dengan gubernur kita saat ini, demi tercapainya visi dan misi Kepulauan Riau sehingga dapat membangun dan memajukan provinsi tercinta kita ini. Hal yang perlu di telusuri terlebih dahulu, apakah publik membutuhkan sosok wakil gubernur?. Jika kita melihat dari kondisi georgafis Provinsi Kepulauan Riau, secara administratif memang Provinsi Kepulauan Riau hanya memiliki 2 kota dan 5 kabupaten, tidak sebanyak yang dimiliki Provinsi Jawa Timur, Riau, Sumatera Utara yang memiliki wilayah yang bahkan lebih luas dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau. Artinya Gubernur Kepulauan Riau tidak memiliki beban yang terlalu berat dalam mengkoordinir 2 kota dan 5 kabupaten dibandingkan dengan gubernur provinsi lain yang secara administratif  harus mengkoordinir misalnya 30 lebih kota dan kabupaten. Namun dengan jumlah wilayah administratif Kepulauan Riau yang sedikit tadi lalu bagaimana dengan bentuk fisiknya?, jika kita lihat dari kondisi fisik Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan daerah kepulauan dimana 96 persen wilayahnya itu adalah laut dan 4 persen nya lagi itu adalah pulau, berbeda dengan provinsi-provinsi lain yang memiliki kemudahan mobilisasi karena hanya berbatas pada daratan saja. Provinsi Kepulauan Riau memiliki tantangan tersendiri dalam hal mengkoordinir wilayah administratifnya yang bukan hanya memiliki batas daratan tetapi juga memiliki batas laut. Selain itu Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki tantangan berbeda dengan provinsi-provinsi lain dimana Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan 4 Negara tetangga yaitu Vietnam, Kamboja, Malaysia dan Singapura,  tentu saja hal ini memerlukan keseriusan dan kefokusan yang lebih bagi Gubernur itu sendiri  dan inilah yang bisa dijadikan bahan pertimbangan bahwa masyarakat Kepulauan Riau membutuhkan sosok Wakil Gubernur guna membantu segala pekerjaan yang dilakukan oleh Gubernur dalam menjalankan roda pemerintahannya di Provinsi Kepulauan Riau.

Berikutnya bila ditelusuri  tentang peraturan (regulation), kita analisis terlebih dahulu soal apakah posisi Wakil Kepala Daerah itu diperlukan atau tidak?, kalau kita cermati Undang-Undang Dasar 1945  sebagai fondasi konstitusi yang paling fundamental di negeri ini  tidak ada frasa yang dengan tegas menyatakan bahwa Kepala Daerah atau Gubernur  harus memiliki seorang  wakil, berbeda dengan Posisi Wakil Presiden yang secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar tersebut bahwa Presiden harus memiliki wakil. Akan tetapi proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah itu diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pemilihannya dilakukan dengan demokratis melalui  Pemilihan Kepala Daerah secara langsung atau kita singkat Pilkada.  Karena di hirarki Konsitiusi paling tinggi tidak ada menjelaskan perlunya seorang Gubernur memilliki wakil, maka saya mencoba untuk menurunkan hirarkinya . Jika kita melihat peraturan yang lain yaitu Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 9 Tahun 2015 di Pasal 63 ayat (1) menyatakan Bahwa Kepala Daerah itu dapat dibantu oleh Wakil Kepala Daerah, jadi munculnya penegasan posisi Wakil Kepala Daerah tadi terdapat dalam Undang-Undang yang merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam hal pengisian jabatan Wakil Gubernur yang kosong itu tidak ada dijelaskan secara yuridis-formal tentang  deadline (batas waktu) untuk mengisi jabatan Wakil Gubernur yang kosong tadi, misalnya paling lambat 2 bulan jabatan Wakil Gubernur yang kosong tadi harus segera diisi. Berbeda dengan pengisian jabatan Gubernur yang kosong, jika terjadi kekosongan pada posisi Gubernur maka hal ini tidak bisa menunggu terlalu lama untuk segera digantikan Wakilnya pada saat itu, ketika Almarhum Bapak H. Muhammad Sani meninggal dunia maka dalam hitungan hari seorang Wakil Gubernur harus segera dilantik sebagai Gubernur Definitive, tidak cukup hanya menunjuk Pelaksana Tugas Gubernur (PLT Gubernur). Hingga saat ini yang menjadi kekurangan dinamika pengisian jabatan Wakil Gubernur  yaitu tidak terdapat dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah menegaskan batasan waktu (deadline) pengisian kekosongan jabatan tersebut, seharusnya ada pasal yang menjelaskan hal itu agar tidak berlarut-larut sampai sekarang ini.

Belum adanya penjelasan yang jelas tentang deadline itu lah yang  membuat publik merasa persoalan ini sudah terlalu lama sehingga publik merasa sedikit kehilangan harapan terhadap Provinsinya untuk segera memiliki sosok Wakil Gubernur yang baru. Setiap daerah dipimpin seorang Kepala Daerah dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah sangatlah penting (urgent). Pemimpin daerah selain sebagai  wakil pemerintah pusat di daerah juga merupakan pasangan pejabat publik yang terpilih berdasarkan political recrutment dan menjalankan amanah dari publik. Oleh karena itu, kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diibaratkan sebagai partner yang tidak terpisahkan (dwitunggal), baik sebagai pejabat publik dalam hal mengelola maupun pemegang tampuk kepemimpinan di daerah. Kedua pejabat daerah sebagai simbol publik dalam bertindak sebagai pelindung masyarakat daerah dan mewujudkan kepercayaan masyarakat.