Berikut Penjelasan OP Utama Makassar Atas Aduan Kontraktor

Adhie Senin, 5 Juni 2017 22:32 WIB
222x ditampilkan Headline Makassar

MAKASSAR, -- Adanya aduan kontraktor lokal ke markas daerah Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Sulsel terkait nasib yang tidak lagi mendapatkan pekerjaan fisik tahun 2017 pada kantor Otoritas Pelabuhan (OP), utama Makassar, juga mendapat sanggahan dari Staff Hukum dan Humas Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

Pihak Otoritas Pelabuhan Utama Makassar yang semula diduga mengakomodir untuk menangkan pengerjaan proyek fisik tahun 2017, dari perusahaan asal jakarta, dibantah oleh A. Suryadi selaku Staff Hukum dan Humas Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

Menurut A. Suryadi kepada terkininews.com senin 05/06/2017, bahwa sejak masuknya surat yang dilayangkan LMPI Sulsel kepada pihak Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, atas dugaan yang terkesan monopoli dan mengabaikan kontraktor lokal, memang telah menanti kehadiran LMPI Sulsel.

Kemarin itu LMPI datang dan memasukkan surat, sebenarnya kami sudah mau tindak lanjuti tapi kami mau panggil secara langsung akan tetapi kami tetap tunggu saja yang mungkin dia akan datang dan memprtanyakan perihal surat pertama perihal monopoli perusahaan luar jakarta dan bukan perusahaan lokal yang menurut saya ini cukup bias karena tidak diketahui pekerjaannya yang mana, harusnya lebih rinci, lagi. Pungkas A. Suryadi.

Sebenarnya itu tidak ada yang menyalahi aturan dimana semua telah kami undang baik lokal, maupun jakarta, semua di undang mereka yang masuk kedalam aplikasi namun hanya 2 yang masuk tahapan yaitu PT Lestari sama PT Trikon Indo Pratama cuma itu yang ada terdaftar dari beberapa perusahaan yang ada. Tambahnya

Kemudian lanjut pada tahapan berikutnya PT Sukma itu diundang pada pembuktian untuk menguji semua berkasnya apakah asli atau tidak, tetapi malah dia tdk datang. Kemudian PT Trikon Tek melampirkan surat pernyataan. Jika pada tahapan tersebut kepada pihak kontraktor maka otomatis secara pemberkasan dia langsung jatuh.

Yang mengadu juga ini seolah tidak tahu prosedur pelelangan yang sebenarnya, atau mungkin, sipelapor tersebut hanya sepihak, yang bukan dari kontraktornya sehingga ada opini yang menganggap pihak Otoritas Pelabuhan tidak mengakomodasi pengusaha/kontraktor lokal.

Untuk sosialisasinya saya kira semua kontraktor sudah tau, karena memang harusnya seperti itu, bahwa ada tahapannya, tahap klarifikasi, dan pra kualifikasi, pungkasnya.

Permasalahkan pelelangan kan masalah konsultasi dan bukan masalah fisik, adapun isu yang beredar kan masalah fisik, mereka juga yang mengeluh kenapa tidak langsung kesini dan menanyakan masalahnya.

Ketika ditanya terkait prosedur pelelangan A. Suryadi menjelaskan bahwa tak ada persoalan lokal dan jakarta atau manapun, semuanya sama. Silahkan mendaftar saja siapapun berhak, mereka tinggal masukkan persyaratannya, jika memenuhi kriteria dan mendapat poin tertinggi dia akan dimenangkan oleh aplikasi.

Pada aplikasi teraebut semua datanya terekam, dan semua orang bisa liat, semua pengusaha itu bs liat. Kami tidak pernah mengira ngira tau mengalisa karena memang faktanya itu, semua kan terekam dalam aplikasi itu. (*/)