PLT Gubernur DKI Diminta Evaluasi Dirut PD Dharma Jaya

Redaksi Senin, 12 Juni 2017 02:55 WIB
117x ditampilkan Jakarta

JAKARTA, -- PD Dharma Jaya merupakan salah satu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta yang diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya DKI Jakarta.

PD Dharma Jaya bertujuan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemprov DKI dalam rangka ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya produk hewani dan petani ternak.

Salah satu usahanya dengan melakukan  penyediaan tempat penyimpanan produk hewani.

Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaiful Jihad menyesalkan sikap PD Dharma Jaya yang tidak memiliki keberpihakan pada para pengusaha pedagang daging skala kecil. Ini terlihat dari tidak diberikannya fasilitas penyimpanan daging beku yang berada di RPH Cakung Jakarta Timur.

"Menurut informasi, para importir skala besar dengan financialnya yang kuat telah menguasai semua fasilitas gudang penyimpanan daging. Sementara para pengusaha pedagang daging kecil hanya bisa gigit jari," kata Syaiful di Jakarta, Minggu (11/06/2017).

Terhadap hal tersebut, mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menduga perbuatan PD Dharma Jaya bisa mengarah pada praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

"Kami minta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk segera bertindak melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan kemungkinan terjadi praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat," kata Syaiful.

Selain itu, Plt Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat juga diminta menunjukkan keberpihakannya pada para pengusaha skala kecil yang turut membantu dalam upaya ketahanan pangan di Ibukota Jakarta dengan menindak Direktur Utama PD Dharma Jaya.

"Evaluasi Direktur Utama PD Dharma Jaya, kalau perlu dicopot," pungkas Syaiful.

Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Daging Indonesia  (APDI) DKI Jakarta mengeluhkan kebijakan PD Dharma Jaya. Pasalnya, APDI tidak diberikan fasilitas penyimpanan daging beku yang berada di RPH Cakung Jakarta Timur.

APDI berharap daging yang mereka pasok dari India dapat bisa disimpan secepatnya.

"Apabila pasokan daging beku tidak disimpan maka keadaan daging beku tersebut akan rusak dan tidak layak didistribusikan ke masyarakat," ucap Tbb Mufti Bangkit Sanjaya, Sekretaris DPD APDI DKI Jakarta.

Dikatakan, dampak yang terjadi para pengusaha pedagang daging tradisional yang di bawah APDI Jakarta pun akan merugi. Semua gudang penyimpanan daging beku tersebut sudah di sewa oleh para importir besar yang mempunyai finansial yang kuat.

"Seharusnya lembaga BUMD dapat memberi perhatiaan lebih kepada kami sebagai pedagang kecil untuk diberikan fasilitas yang mudah dan diberi keringanan atas biaya operasional yang mana biaya tersebut Rp 17 jt/bulan untuk harga sewanya," keluh Bangkit.

Dia mengatakan, pihaknya hanya membawa pasokan daging beku tersebut dari India sebanyak 28 ton.

Sebenarnya, kata dia, APDI Jakarta hanya membutuhkan satu ruangan pendingin dengan kapasitas 40 ton saja. "Mengapa harus dipersulit?" kata Bangkit.

Dia menghimbau agar Direktur Utama PT Dharma Jaya di RPH Cakung Jakarta Timur dapat bermitra baik dengan para pedagang kecil dan memberi kesempatan kepada APDI agar dapat memberi pasokan daging ke para pedagang pasar tradisional dan masyarakat umum. (*)