Kemen PU-PR Tak Bayar Hak Ahli Waris, Warga Tutup Tol Reformasi Pada H-7 Lebaran

Adhie Rabu, 14 Juni 2017 21:20 WIB
70x ditampilkan Makassar Headline

MAKASSAR, -- Warga kelurahan Buloa bersama dengan ahli waris dan elemen mahasiswa ancam akan menutup jalan tol reformasi Makassar tepat di H-7 Idul Fitri.

Penutupan tersebut dilakukan lantaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-PR) tidak juga menepati janjinya yang akan membayarkan uang sisa ganti rugi lahan mereka yang telah dibebaskan menjadi jalan tol reformasi Makassar sejak tahun 2001.

"Hingga saat ini kami belum juga dibayar. Apalagi sudah memasuki 17 tahun. Entah kemana lagi kami mengadu karena setiap kali kami hanya diberi janji dan janji akan segera dibayar tapi itu hanya bohong besar, " kata Andi Amin Halim pendamping hukum warga ahli waris pemilik lahan Intje Koemala versi Chandra Taniwijaya kepada terkininews.com, rabu (14/06/2017).

Amin mengaku tak tahu mengadu kemana. Sehingga satu-satunya jalan yang ia harus tempuh bersama dengan warga dan ahli waris adalah meminta bantuan elemen mahasiswa se-Makassar untuk mencari haknya yang tak kunjung diberikan oleh Kementerian PU-PR.

"Kami sudah menemui semua pihak di Jakarta dan hanya diberi janji-janji yang ujung-ujungnya hanya iming-imingan dan meminta kami tak menutup akses jalan tol karena sementara proses akan dibayar tapi sekali lagi itu hanya janji bohong, "terang Amin. 

Terakhir, Amin bersama ahli waris kembali diberi angin segar untuk dimediasi oleh Kapolrestabes Makassar agar masalahnya segera diselesaikan dan tidak lagi menutup jalan tol. Namun kata Amin setelah pertemuan tadi,  Kapolrestabes Makassar juga ternyata tak bisa berbuat apa-apa meski mengakui ahli waris memiliki dasar kuat untuk segera dibayarkan haknya dalam hal ini uang sisa ganti rugi pembebasan lahannya senilai Rp 9 M lebih.

"Setelah Kapolrestabes melihat seluruh masalah dengan utuh dan mempelajari putusan MA yang kami pegang dia pun menaruh iba dan prihatin. Namun ia sendiri tak bisa membantu terlalu jauh untuk mendesak Kementerian PU-PR, "terang Amin.

Kapolrestabes lanjut Amin hanya berharap kepada warga dan ahli waris untuk terus berkoordinasi dengan Kapolsek Tallo Makassar ketika ingin melakukan aksi menduduki kembali lahannya yang telah dibebaskan menjadi jalan tol dan baru sepertiga nilai yang telah dibayarkan oleh Kementerian PU-PR atau senilai Rp 2,5 M.

"Kapolrestabes akui itu semua dan tak bisa berbuat apa-apa untuk membantu kami meski ia sendiri mengakui cukup prihatin dengan keadaan warga dan ahli waris khususnya yang terus berjuang selama 17 tahun namun tak juga diperhatikan oleh pihak yang berkaitan, "tutur Amin.

Amin berharap masyarakat kota Makassar khususnya dapat memahami keadaan yang dialami warga dan ahli waris yang beberapa bulan ini melakukan penutupan setengah ruas jalan tol tepatnya dipintu satu dari arah jembatan flyover Makassar. 

"Kami tak ada maksud dan niat sedikit pun mengganggu akses pengguna jalan tol tapi inilah keadaan kami yang belum dibayarkan oleh Kementerian PU-PR sampai saat ini. Sementara jalan tol terus memberikan hasil yang cukup besar apalagi musim mudik saat ini, "terang Amin.

Tak hanya itu ia juga sangat berharap kepada Presiden RI Jokowi bisa turun tangan dan menindaki Kementerian PU-PR yang telah menyengsarakan warga kecil, sehingga harus beraktivitas di dalam tenda plastik karena tak punya tempat tinggal lagi.

"Lahan mereka dicaplok begitu saja oleh Kementerian PU-PR tanpa diberi ganti rugi, sehingga warga ahli waris pemilik lahan mengambil kembali lahannya. Perlu saya tegaskan kepada semua pihak bahwa lahan milik ahli waris secara yuridis belum berstatus jalan tol karena belum dibayarkan ganti ruginya, sehingga penegak hukum sekalipun tak boleh menekan warga dan ahli waris ketika melakukan pengambilalihan lahannya," ungkap Amin.

Dugaan Rekayasa Putusan

Sebelumnya, masalah ini pun telah dilaporkan resmi ahli waris pemilik lahan Intje Koemala versi Chandra Taniwijaya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi uang ganti rugi lahan oleh Kementerian PU-PR tersebut.

Selain karena diduga uang ganti rugi ditilap juga karena adanya bukti merekayasa amar putusan yang ditemukan ahli waris oleh orang dalam Biro Hukum Kementerian PU-PR, yakni tentang putusan MA bernomor 266/PK/Pdt/2013.

Temuan dugaan rekayasa putusan itu berdasarkan adanya surat yang dibuat Kementerian PU-PR ditujukan kepada Mahkamah Agung (MA) nomor HK.04.03-Mn/718 perihal permohonan penerbitan fatwa Mahkamah Agung sebagai penjelasan terhadap putusan perkara Pengadaan lahan Tol Reformasi A.N Intje Koemala.

Pada poin b dalam surat tersebut disebutkan putusan MA nomor 266/PK/Pdt/2013 dimenangkan Ince Baharuddin dan ditandatangani Menteri PU-PR Basuki Hadimuljono.

Sementara dalam putusan asli pada perkara pada nomor yang sama, di mana Ince Baharuddin melawan Syamsuddin Sammy selaku ahli Waris Intje Koemala disebutkan dalam halaman 12 putusan nomor 266/PK/Pdt/2013 tersebut ditegaskan, mengadili dan menolak PK yang diajukan oleh Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati selaku pemohon PK. Surat keputusan ini ditandatangani pihak Mahkamah Agung melalui Panitera Muda Perdata Dr Pri Pamudi teguh.

Putusan lainnya yang memenangkan ahli waris pemilik lahan Intje Koemala, yakni pada putusan PK bernomor 117/PK/Pdt/2009 tertanggal 24 November 2010. Dimana dalam perkara itu ahli waris pemilik lahan Intje Koemala versi Chandra Taniwijaya  melawan Kementerian PU-PR.

Aksi penguasaan lahan oleh ahli waris Intje Koemala versi Chandra Taniwijaya tersebut terkait dengan belum terbayarkannya sisa ganti rugi seluas lahan 48.222 meter persegi, dan lahan yang belum sama sekali dibayarkan 100 persen seluas 22.134 meter persegi, total tujuh hektar lebih.

Sisa pembayaran itu senilai Rp 9,24 miliar lebih. Sementara yang sudah dibayarkan pada tahap pertama tahun 1998 yakni sepertiga lahan seluas dua hektare lebih senilai Rp 2,5 miliar kala itu. Total lahan digunakan tol sekitar 12 hektare lebih.

Pihak ahli waris pemilik lahan tetap bertahan sesuai dengan dasar putusan pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung (MA), nomor 117/PK/Pdt/2009 tertanggal 24 November 2010 yang memerintahkan Kementerian PU-PR segera membayarkan sisa ganti rugi lahan mereka yang dibebaskan menjadi jalan tol reformasi makassar. (*)