LMPI Sulsel Duga Ada Rekayasa Proses Lelang 8 Paket Proyek Rehab Jalan Dinas PU Makassar

Adhie Rabu, 9 Agustus 2017 23:01 WIB
120x ditampilkan Makassar Headline

MAKASSAR, -- LMPI Sulsel meminta pihak kepolisian daerah Sulsel agar segera melakukan pengusutan terkait adanya dugaan rekayasa lelang 8 paket proyek rehabilitasi jalan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) kota Makassar 2014 yang terindikasi korupsi.

Proyek tersebut diketahui menggunakan anggaran APBD tahun 2014, dengan nilai anggaran sebesar Rp. 67,1 miliar yang didasari adanya bukti surat putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI, dengan nomor perkara 19/KPPU-I/2015.

Putusan KPPU RI, atas kasus tersebut telah terbukti melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pelelangan rehabilitasi/pemeliharaan Jalan (APBD II) oleh satker Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar tahun anggaran 2014.

Empat paket proyek tersebut antara lain, paket 15 Ruas Rp 9.775.669.000,- (Kontruksi Beton), paket 3 Ruas Rp 9.447.989.000,- (Kontruksi Beton), paket 2 ruas Rp 9.616.426.000, (Kontruksi Beton).

Paket 3 ruas Rp7.910.268.000,- (Kontruksi Beton), rehabilitasi/pemeliharaan paket 4 ruas Rp 5.084.073.000 (Kontruksi Beton), rehabilitasi/pemeliharaan paket 5 Ruas Rp 9.744.677.000, (Kontruksi Beton), rehabilitasi/pemeliharaan jalan (APBD II) paket 9 Ruas Rp6.954.752.000, (Kontruksi Aspal) dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan, paket 13 Ruas Rp8.624.892.000, (Kontruksi Aspal), dengan total anggaran sebesar Rp67.158.746.000.

Ketua biro investigasi dan pemberantasan korupsi LMPI Sulsel, Muh Ansar, meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan terhadap kasus tersebut. Apalagi sangat jelas akan adanya dugaan penyimpangan serta penyalahgunaan dalam proses lelang 8 paket proyek tersebut.

"Faktanya sangat jelas, apalagi dikuatkan dengan adanya putusan dari KPPU RI, terkait proses pelelangan 8 paket proyek tersebut," tegas Ansar rabu (09/08/2017) terkininews.com.

Lanjut menurut Ansar tentu bila proyek tersebut telah terbukti, ada penyimpangan dalam proyek tersebut. Sehingga sangat wajar kata Ansar bila aparat penegak hukum, mengusut pelanggaran pidana korupsinya.

Apalagi faktanya jelas bila proyek tersebut, berimplikasi serta berdampak timbulnya kerugian negara. Karena diduga ada unsur melawan hukum dalam proyek tersebut.

"Kita berharap Polda Sulsel untuk segera mengusut kasus ini. Karena kami menduga ada indikasi kerugian negara yang ditimbulkan". Ujarnya

Bahkan kata Ansar dalam kasus tersebut, ada dugaan keterlibatan oknum pejabat yang diduga telah menyalahgunakan wewenangnya dalam proses lelang 8 paket proyek tersebut.

Kami berharap agar kepolisian polda sulsel agar serius dan tegas dalam pemberantasan kasus korupsi. (*)