Parpol dan Pilkada Tanjungpinang

Drs. Edward Mandala, M.Si Sabtu, 12 Agustus 2017 17:40 WIB
73x ditampilkan Opini

  Tidak bisa dipungkiri, saat ini kandidat calon yang ingin mengikuti kompetisi politik bernama Pilkada memerlukan partai politik untuk mendapatkan tiket maju dalam Pilkada Tanjungpinang nanti. Kendati ada aturan yang mengakomodir calon independent dengan syarat yang sangat ketat penulis meyakini tidak ada yang berani untuk maju lewat jalur independent tapi akan melobi partai politik yang ada. Itulah sebabnya, menarik untuk kita melihat bagaimana dinamika partai politik dan Pilkada Tanjungpinang.

Pilwako Tanjungpinang yang diperkirakan dilaksanakan pada pertengahan Juni atau Septermber 2018 nanti menarik jika kita bincangkan tentang koalisi partai politik. Tidak bisa dipungkiri, untuk maju di Pilwako nanti figur atau aktor politik yang ingin mengikuti kompetisi politik lima tahunan memerlukan kendaraan politik dan hanya PDI P yang sudah memenuhi syarat untuk mencalonkan pasangan calon sendiri di luar PDI P tidak butuh enam kursi paling tidak bagi partai lain untuk mengusung pasangan calon pada Pilwako Tanjungpinang. Akankah ada koalisi gemuk atau ramping sekedar memenuhi syarat saja.

            Jika kita bandingkan pada Pilkada serentak akhir Desember 2015 lalu dan meminjam data yang dirilis Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) seperti yang dilansir salah satu media online di Indonesia dari 630 pasangan calon (paslon) atau 80 persen dari jumlah total peserta yang mengikuti Pilkada, kurang lebih sekitar 244 paslon didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 211 paslon, Demokrat 205 paslon, Nasdem 199 paslon, Partai Amanat Nasional (PAN) 195 paslon, Hati Nurani Rakyat (Hanura) 187 paslon. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 174 paslon, Partai Keadilan sejahtera (PKS) 162 paslon, Golongan Karya (Golkar) 116 paslon, Partai Keadilan dan Pesatuan Indoensia (PKPI) 90 paslon, Partai Bulan Bintang (PBB) paslon dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 70 paslon.

            Dari pasangan calon yang diusung parpol tersebut menurut Peneliti JPRR Masykurudin PDIP menjadi partai yang paling banyak berkoalisi dengan Nasdem, sedangkan Gerindra menjadi partai paling berduet dengan PAN. Ini secara umum, tapi di Kepulauan Riau penulis pikir dari beberapa Pilkada serentak yang ada PDIP paling banyak berkoalisi dengan PAN sementara Demokrat membangun poros bersama Gerindra.  Kompetisi politik jelas-jelas terjadi di dua parpol PDIP dan Demokrat. Di Pilkada Kepri PDI P membangun koalisi bersama Hanura, PAN dan PKS. Sementara Demokrat membangun koalisi bersama Gerindra, PPP dan PKB.

 

 

            Koalisi Tanpa Kandidat

            Hingga detik ini, ada dua koalisi yang sudah mendeklarasikan koalisinya. Pertama, koalisi Setara yang dipelopori PKS-Gerindra. Kedua, Koalisi Anak Pinang yang dipelopori Golkar, Demokrat, PPP dan PKPI. Menariknya, koalisi ini dideklarasikan tanpa mengumumkan calonnya. Penulis pikir koalisi ini bisa saja awet hingga tahapan pengusungan calon atau pendaftaran calon atau putus di tengah jalan jika masing-masing kepentingan tidak terakomodir.

            Melihat kursi di DPRD dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang disebutkan dalam Pasal 40 (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

            Nah, jika hanya melihat jumlah kursi di DPRD minimal partai politik memerlukan enam kursi yang memenuhi syarat untuk mencalonkan calonnya hanya PDIP yang saat ini memiliki 7 kursi di DPRD Tanjungpinang. Partai politik yang lainnya suka atau tidak suka harus membangun koalisi. Pertanyaannya, apakah PDI P akan maju sendiri tanpa partai politik lain atau justru membangun koalisi dengan partai politik lainnya. Tentu ini sangat bergantung dengan suhu dan kondisi politik yang ada nantinya.              Dari dua poros partai politik masih tersisa Hanura dan PAN. Jika kedua partai ini berkoalisi maka paling tidak sudah ada empat poros termasuk PDIP. Dengan kata lain, akan ada empat pasang calon.

            Setelah  Gerindra – PKS mendeklarasikan koalisi Setara, kini giliran Hanura yang membuat suhu politik kembali memanas dengan membuka rekrutmen politik secara terbuka bagi calon kandidat atau politisi yang akan berniat untuk bertarung pada Pilkada Tanjungpinang 2018 nanti. Persoalannya, dari sepuluh bakal calon kandidat yang mengambil formulir Andi Cori Fatahuddin, Basyaruddin Idris, Alipman Ali Hans, Andi Anhar Chalid, Lis Darmansyah, Syahrul, Iskandarsyah, Ade Angga, M Rona Andaka S serta Ketua PWI Ramon Damora siapa yang akan diusung atau mendapatkan rekomendasi Hanura dan narasi apa yang mereka tawarkan untuk Tanjungpinang yang lebih baik?

Sebelum membahas hal tersebut secara teorikal apa yang dilakukan oleh Hanura bukanlah sesuatu hal aneh karena dalam konsep rekrutment politik menurut Czudnowski (Fadillah Putra, 2007:103) mengemukakan model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik ada dua secara umum. Pertama, Rekrutmen terbuka. Syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.

Kedua, Rekrutmen tertutup. Berlawanan dengan sistem rekrutmen terbuka dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

Beberapa pola kecenderungan partai politik dalam melakukan rekrutmen politik terhadap calonnya yakni sebagai berikut (Lily Romli, 2005:93). Pertama, partisan. Pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis biasanya kader internal partai. Contoh anggota paratai yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu. KeduaCompartmentalization. Proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang. Contoh orang yang direkrut dapat berasal dari aktipis ataupun dari LSM. Ketiga, Immediate Survival. Proses rekrutmen dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut. Contoh orang yang ditunjuk oleh pimpinan partai dapat dari kader internal maupun eksternal partai. Keempat, Civil Service Reform. Proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih tinggi atau penting contoh non-kader namun mempunyai kedekatan dengan partai.

Akankah Direstui Pengurus Hanura Pusat?

Dilihat dari konsepnya Hanura memang tengah melakukan rekrutment terbuka untuk menguatkan daya tawar politiknya. Ini baik, tapi memang setelah itu apakah prosesnya akan dilakukan terbuka? Nah, masalah berikutnya perlu diterangkan kepada publik bagaimana cara atau mekanisme penetapan calonnya karena sudah terlanjur memilih untuk melakukan rekrutment terbuka maka suka tidak suka juga mekanisme itu harus dijelaskan ke publik.

Dari sepuluh pengambil formulir calon atau balon walikota idealnya nanti ada proses adu visi-misi, penilaian oleh panelis dan lalu ditetapkan. Nah, apakah ini akan dilakukan jika dilakukan penulis pikir ini sesuatu hal yang baik terlepas kemudian kita memang sama-sama tahu dalam praktek di lapangannnya memang kebijakan partai politik kita tidak mengenal istilah otonomi parpol yang kita ketahui saat ini semua keputusan politik partai politik ada di tingkat pengurus pusat.

Apakah yang dilakukan pengurus Hanura ditingkat daerah ini kemudian direstui pusat hasilnya. Bisa ya dan bisa juga tidak. Wajar kemudian selain melakukan komunikasi ditingkat bawah bakal calon yang serius maju di Pilkada Kota Tanjungpinang melakukan komunikasi ke pengurus partai politik di tingkat pusat. Tidak ada makan siang gratis untuk mendapatkan tiket ini. Tentu ada mahar politiknya mengingat Pilkada bagi partai politik momentum untuk meningkatkan pendapatan partai bisa terjadi di depan atau setelahnya walau terkadang biasanya relatif sering diawal.

Bagi penulis dan masyarakat sebenarnya tidak menjadi penting siapa yang mendaftar ke partai manapun termasuk pengambilan formulir ke Hanura yang ditutup 20 Juli 2017 kemarin, tetapi yang ditunggu adalah apa yang akan mereka lakukan untuk membenahi Kota Tanjungpinang ini menjadi lebih baik lagi. Ini tentu butuh penjelasan lebih lanjut, diharapkan ada debat yang dilakukan oleh Hanura sehingga sistem rekrutment terbuka ini tidak setengah hati dilakukan.

Hal yang menarik juga dalam proses pengambilan formulir  Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah dan Wakil Walikota Tanjungpinang H. Syahrul mengambil formulir. Kalau dilihat signal ini bisa saja mereka berpisah dan kecil kemungkinan akan duet kembali walau keputusan ini bisa saja berubah di akhir massa pendaftaran calon di KPU kelak. Nah, bagi pemilih tentu ini menjadi pertanyaan penting untuk dijawab.

Apa yang mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan kota pada lazimnya, misalnya permasalahan pemukiman, kemiskinan,  pengangguran, lingkungan, antisipasi macet, banjir, sampah, air bersih dan persoalan listrik. Nah, ini mudah-mudahan bisa diekplore agar kemudian Pilkada Tanjungpinang nanti bisa menjadi festival ide dan gagasan. Kita berharap Hanura bisa menginisiasi hal ini. Jangan sampai kemudian calon-calon yang diusung partai politik yang diusung tidak mampu menjawab atau tidak memiliki narasi tentang pembangunan Kota Tanjungpinang. Narasi saja tidak dimiliki apalagi aksi, kelak yang didapatkan pemimpin yang hanya melakukan agenda seremonial tanpa banyak perubahan yang dilakukan. Ujung dari proses rekrutment politik secara terbuka ini adalah siapa yang akan diusung Hanura? Menurut penulis hanya Hanura lah yang tahu jawabannya. Hanura yang memulai dan tentunya Hanura  lah yang mengakhiri.  Semoga dari proses yang dilakukan oleh Hanura mampu melahirkan kandidat calon yang kaya narasi dan aksi untuk Tanjungpinang yang lebih baik lagi.

*)Penulis adalah Dosen STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang, Kepulauan Riau