Polemik Pemilihan Cawagub Kepri

Dachroni Ahad, 3 September 2017 07:33 WIB
53x ditampilkan Opini

Kapan Pemilihan Cawagub Kepri Berakhir?

Oleh: Raja Dachroni

Direktur Gurindam Research Centre (GRC: Research & Consuliting)

 

            Sekitar setahun rasanya masalah pemilihan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Kepri belum terselesaikan. Hingga beberapa hari yang lalu terbentuklah panitia pemilihan dan tatib untuk pemilihan Cawagubkepri. Apa sebabnya? Kapan cerita ini berakhir? Nah, ibarat sinetron yang memiliki episode yang sangat panjang. Episode demi episodenya sangat menarik untuk diikuti walau kadang dibuat penasaran dan sedikit memberikan luka kepada penontonnya. Barangkali itulah analogi yang pas untuk pemilihan Cawagub Kepri yang saat ini sedang dibahas oleh Pansus Cawagub DPRD Kepri yang dipimpin Surya Makmur Nasution yang juga merupakan politisi Demokrat.

            Mengapa pemilihan Cawagub Kepri ini memiliki episode yang sangat panjang? Kapan cerita ini berakhir? Ada banyak kemungkinan dan tafsir-tafsir politik yang bisa diterjemahkan dalam setiap peristiwa atau fenomena politik yang diungkap dan dirilis di media massa cetak maupun elektronik belakangan. Pertama, Gubernur Nurdin yang sepertinya masih setengah hati. Sebagai gubernur yang juga politisi tentu ada kekhawatiran terkait masalah ini. Apa kekhawatirannya? Ini terkait masa depan karir politik atau jabatannya, lazimnya semua politisi yang sudah menjabat sekali menjadi gubernur ingin menduduki kursi jabatannya untuk kedua kalinya atau keinginan untuk periode yang kedua.

            Tentunya, dia harus mencari calon yang benar-benar bisa diyakininya tidak menjadi ancaman pada periode Pilkada berikutnya atau setia mendampinginya untuk periode berikutnya. Ini memang tidak mudah dan akhirnya keluarlah dua nama Isdianto yang merupakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Agus Wibowo Wakil Ketua DPRD Bintan. Dua-duanya sama-sama memiliki pengalaman politik pemerintahan. Wajar kemudian dua nama ini pun lama sekali ditunggu publik sejak Gubernur Nurdin Basirun dilantik Presiden Jokowi setahun yang lalu.   

            Setelah nama ini diusulkan ke DPRD Kepulauan Riau muncul lagi permasalahan administrasi dukungan partai politik yang tidak utuh dari dua nama diatas. Ini menandakan komunikasi politik Gubernur Nurdin Basirun dengan partai pendukungnya tidak putus, sehingga Pansus DPRD belum bisa membahasnya lebih lanjut dan akhirnya sempat mewacanakan pergantian nama keduanya. Persoalan ini menjadi tambah rumit. Siapa yang bisa menuntaskannya saya pikir Gubernur Nurdin Basirun yang bisa menyelesaikannya karena dialah yang memulai dan dia pula yang harus mengakhiri.  Nah, jika Gubernur Nurdin Basirun tidak bersikap dan terkesan membiarkan persoalan ini berlarut-larut maka terkonfirmasilah sebab tadi bahwa Gubernur Nurdin Basirun memang masih setengah hati terkait hal ini. Pada prinsipnya dia ingin sendiri. Urusan internal atau wakil-mewakili cukuplah Sekda Kepri TS Arif Fadilah.

            Kedua, tidak solidnya partai pendukung. Sebab lain bisa terlihat dengan kasat mata yakni dukungan partai politik yang mengusung Nurdin Basirun tidak solid dan seirama terkait dua nama yang diusulkan. Beragam pernyataan di media massa baik cetak maupun elektronik telah mengonfirmasi ini. Sirajudin Nur politisi PKB yang juga anggota DPRD Kepri bahkan meminta Gubernur untuk mengganti dua nama yang telah diusulkan.

            Bahkan, PKB juga mengajukan gugatan ke PTUN terkait surat nomor 122/5736/SET tentang penyampaian usulan calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau, sisa masa jabatan tahun 2016/2021 tertanggal 23 Febuari 2017. Belum lagi partai-partai yang lainnya Demokrat, Gerinda dan PPP. Semoga tidak ada politik transaksional dari ketidaksolidan ini tapi dalam rangka untuk mencari pendamping terbaik tapi perlu diingat partai pendukung juga harusnya realistis pilihlah atau usullah nama-nama yang sejalan dengan Gubernur serta memiliki kemampuan kalau tidak nanti Kepri akan terus disibukkan dengan ketidakharmonisan antara Gubernur dan Wakilnya. Ini yang penting dipertimbangkan. 

 

            Keterbukaan Pansus, Panlih dan Sinergi Gubernur-DPRD

            Kita sangat meyakini Pansus Cawagub Kepri yang dikomandoi Surya Makmur Nasution sudah bekerja optimal melewati beragam proses hingga terbahaslah tatib dan terpilihnya Hotman Hutapea sebagai Ketua Panlih. Baik Pansus maupun Panlih sepanjang sepengetahuan penulis sudah dua kali melakukan studi banding di Sumut dan di Riau. Semoga ada efeknya di Kepri nanti. Disisi lain, sebagai masyarakat tentu kita menginginkan keterbukaan informasi terkait mekanisme pemilihan dan tidak melakukan politik transaksional apalagi hingga politik uang.

            Ini hanya bisa diwujudkan jika Pansus Cawagub  atau Panlih Cawagubkepri DPRD Kepri terbuka. Mungkin tidak perlulah dibuat iklan diberagam media karena itu butuh biaya, di era digital seperti ini keterbukaan informasi bisa disampaikan lewat website atau akun sosial media yang dimiliki, terkait ini sebenarnya sesuatu yang sederhana. Beberapa hari yang lalu Rabu (30/8) penulis mencoba mencari di google website dengan url http://dprd-kepriprov.go.id/ ternyata tidak muncul websitenya, belum membahas masalah informasi baik sifatnya substansi maupun seremonial terkait DPRD Kepri.

            Disamping itu, cerita ini bisa berakhir selain upaya-upaya yang dilakukan Pansus Cawagub, Panitia Pemilihan Cawagub  suka atau tidak Gubernur Kepulauan Riau dan DPRD Kepri perlu bersinergi dan menyamakan frekuensi terkait aturan atau mekanisme pemilihan serta terkait tafsir-tafsir di dalamnya dalam membahas persoalan calon wakil gubernur. Semoga tatib yang sudah disahkan bisa menyelesaikan persoalan ini. Selama ini, kesan yang muncul saling lempar bola panas terkait persoalan Cawagub Kepri. Gubernur Kepri Nurdin Basirun menganggap penyerahan dua nama sudah di DPRD dan diserahkan sepenuhnya pembahasannya di DPRD, sementara di DPRD sendiri selalu mempermasalahkan masalah administrasi seperti dukungan partai politik yang tidak lengkap salah satu dari kandidat yang diusulkan.

            Nah, sekali lagi kita ingin cerita masalah seleksi atau pemilihan Cawagub ini bisa segera berakhir. Tidak ada politik transaksional di dalamnya apalagi politik uang. Terbuka pemilihannya. Itulah yang dikehendaki masyarakat Kepri, sehingga kita tidak terus menanti episode demi episode hanya Gubernur  Nurdin – DPRD Kepri lah yang menurut penulis perlu mengakhiri cerita sinetron yang sangat panjang ini. Semoga!

Kapan Pemilihan Cawagub Kepri Berakhir?

Oleh: Raja Dachroni

Direktur Gurindam Research Centre (GRC: Research & Consuliting)

 

            Sekitar setahun rasanya masalah pemilihan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Kepri belum terselesaikan. Hingga beberapa hari yang lalu terbentuklah panitia pemilihan dan tatib untuk pemilihan Cawagubkepri. Apa sebabnya? Kapan cerita ini berakhir? Nah, ibarat sinetron yang memiliki episode yang sangat panjang. Episode demi episodenya sangat menarik untuk diikuti walau kadang dibuat penasaran dan sedikit memberikan luka kepada penontonnya. Barangkali itulah analogi yang pas untuk pemilihan Cawagub Kepri yang saat ini sedang dibahas oleh Pansus Cawagub DPRD Kepri yang dipimpin Surya Makmur Nasution yang juga merupakan politisi Demokrat.

            Mengapa pemilihan Cawagub Kepri ini memiliki episode yang sangat panjang? Kapan cerita ini berakhir? Ada banyak kemungkinan dan tafsir-tafsir politik yang bisa diterjemahkan dalam setiap peristiwa atau fenomena politik yang diungkap dan dirilis di media massa cetak maupun elektronik belakangan. Pertama, Gubernur Nurdin yang sepertinya masih setengah hati. Sebagai gubernur yang juga politisi tentu ada kekhawatiran terkait masalah ini. Apa kekhawatirannya? Ini terkait masa depan karir politik atau jabatannya, lazimnya semua politisi yang sudah menjabat sekali menjadi gubernur ingin menduduki kursi jabatannya untuk kedua kalinya atau keinginan untuk periode yang kedua.

            Tentunya, dia harus mencari calon yang benar-benar bisa diyakininya tidak menjadi ancaman pada periode Pilkada berikutnya atau setia mendampinginya untuk periode berikutnya. Ini memang tidak mudah dan akhirnya keluarlah dua nama Isdianto yang merupakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Agus Wibowo Wakil Ketua DPRD Bintan. Dua-duanya sama-sama memiliki pengalaman politik pemerintahan. Wajar kemudian dua nama ini pun lama sekali ditunggu publik sejak Gubernur Nurdin Basirun dilantik Presiden Jokowi setahun yang lalu.   

            Setelah nama ini diusulkan ke DPRD Kepulauan Riau muncul lagi permasalahan administrasi dukungan partai politik yang tidak utuh dari dua nama diatas. Ini menandakan komunikasi politik Gubernur Nurdin Basirun dengan partai pendukungnya tidak putus, sehingga Pansus DPRD belum bisa membahasnya lebih lanjut dan akhirnya sempat mewacanakan pergantian nama keduanya. Persoalan ini menjadi tambah rumit. Siapa yang bisa menuntaskannya saya pikir Gubernur Nurdin Basirun yang bisa menyelesaikannya karena dialah yang memulai dan dia pula yang harus mengakhiri.  Nah, jika Gubernur Nurdin Basirun tidak bersikap dan terkesan membiarkan persoalan ini berlarut-larut maka terkonfirmasilah sebab tadi bahwa Gubernur Nurdin Basirun memang masih setengah hati terkait hal ini. Pada prinsipnya dia ingin sendiri. Urusan internal atau wakil-mewakili cukuplah Sekda Kepri TS Arif Fadilah.

            Kedua, tidak solidnya partai pendukung. Sebab lain bisa terlihat dengan kasat mata yakni dukungan partai politik yang mengusung Nurdin Basirun tidak solid dan seirama terkait dua nama yang diusulkan. Beragam pernyataan di media massa baik cetak maupun elektronik telah mengonfirmasi ini. Sirajudin Nur politisi PKB yang juga anggota DPRD Kepri bahkan meminta Gubernur untuk mengganti dua nama yang telah diusulkan.

            Bahkan, PKB juga mengajukan gugatan ke PTUN terkait surat nomor 122/5736/SET tentang penyampaian usulan calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau, sisa masa jabatan tahun 2016/2021 tertanggal 23 Febuari 2017. Belum lagi partai-partai yang lainnya Demokrat, Gerinda dan PPP. Semoga tidak ada politik transaksional dari ketidaksolidan ini tapi dalam rangka untuk mencari pendamping terbaik tapi perlu diingat partai pendukung juga harusnya realistis pilihlah atau usullah nama-nama yang sejalan dengan Gubernur serta memiliki kemampuan kalau tidak nanti Kepri akan terus disibukkan dengan ketidakharmonisan antara Gubernur dan Wakilnya. Ini yang penting dipertimbangkan. 

 

            Keterbukaan Pansus, Panlih dan Sinergi Gubernur-DPRD

            Kita sangat meyakini Pansus Cawagub Kepri yang dikomandoi Surya Makmur Nasution sudah bekerja optimal melewati beragam proses hingga terbahaslah tatib dan terpilihnya Hotman Hutapea sebagai Ketua Panlih. Baik Pansus maupun Panlih sepanjang sepengetahuan penulis sudah dua kali melakukan studi banding di Sumut dan di Riau. Semoga ada efeknya di Kepri nanti. Disisi lain, sebagai masyarakat tentu kita menginginkan keterbukaan informasi terkait mekanisme pemilihan dan tidak melakukan politik transaksional apalagi hingga politik uang.

            Ini hanya bisa diwujudkan jika Pansus Cawagub  atau Panlih Cawagubkepri DPRD Kepri terbuka. Mungkin tidak perlulah dibuat iklan diberagam media karena itu butuh biaya, di era digital seperti ini keterbukaan informasi bisa disampaikan lewat website atau akun sosial media yang dimiliki, terkait ini sebenarnya sesuatu yang sederhana. Beberapa hari yang lalu Rabu (30/8) penulis mencoba mencari di google website dengan url http://dprd-kepriprov.go.id/ ternyata tidak muncul websitenya, belum membahas masalah informasi baik sifatnya substansi maupun seremonial terkait DPRD Kepri.

            Disamping itu, cerita ini bisa berakhir selain upaya-upaya yang dilakukan Pansus Cawagub, Panitia Pemilihan Cawagub  suka atau tidak Gubernur Kepulauan Riau dan DPRD Kepri perlu bersinergi dan menyamakan frekuensi terkait aturan atau mekanisme pemilihan serta terkait tafsir-tafsir di dalamnya dalam membahas persoalan calon wakil gubernur. Semoga tatib yang sudah disahkan bisa menyelesaikan persoalan ini. Selama ini, kesan yang muncul saling lempar bola panas terkait persoalan Cawagub Kepri. Gubernur Kepri Nurdin Basirun menganggap penyerahan dua nama sudah di DPRD dan diserahkan sepenuhnya pembahasannya di DPRD, sementara di DPRD sendiri selalu mempermasalahkan masalah administrasi seperti dukungan partai politik yang tidak lengkap salah satu dari kandidat yang diusulkan.

            Nah, sekali lagi kita ingin cerita masalah seleksi atau pemilihan Cawagub ini bisa segera berakhir. Tidak ada politik transaksional di dalamnya apalagi politik uang. Terbuka pemilihannya. Itulah yang dikehendaki masyarakat Kepri, sehingga kita tidak terus menanti episode demi episode hanya Gubernur  Nurdin – DPRD Kepri lah yang menurut penulis perlu mengakhiri cerita sinetron yang sangat panjang ini. Semoga!

*Raja Dachroni, penulis adalah Pimred www.terkininews.com