Seolah di Asingkan, 50 Tahun Warga Desa Seppang Bulukumba Tak Tersentuh Infrastruktur

Adhie Kamis, 9 November 2017 14:48 WIB
2304x ditampilkan Makassar Headline

BULUKUMBA, -- Anggaran dana desa begitu besar, jalan pemungkiman warga di desa seppang kabupaten bulukumba tidak pernah tersentuh aspal.

Selama kurang lebih 50 tahun jadi pemungkiman, hingga sekarang sama sekali jalan ini tidak pernah tersentuh aspal.

Dalam program pemerintah pusat yang mengalokasikan dana desa (DD) dan pemerintah kabupaten anggaran dana desa (ADD) begitu besar dalam hal pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah kabupaten hingga ke pelosok desa Namun masih saja terlihat perjalanan yang mengharukan menuju pemungkiman warga di Jln. Batu kasoro, Dusun. mattirowalie(Bodo), desa. seppang, kecamatan. Ujung loe, kabupaten. Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Puang Sato salah satu warga yang resah terkait infrastruktur tersebut, Kamis (09/11/2017). kepada terkininews.com bertutur bahwa berkisar 100 kepala keluarga (KK) warga sekitar seolah merasa di asingkan dalam hal pemerataan infrasuktur oleh pemerintah Setempat. 

Bukannya pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten telah menggolontorkan begitu besar dana untuk pengembangan desa, kenapa kami tidak merasakan pelayanan maksimal dalam hal pengembangan infrasuktur wilayah ini. kata Puang sato.

Di ketahui, sebelumnya kepala desa seppang (Tampa') meninggal dunia setelah hampir 2 tahun menjabat dan sudah 2 (dua) kali berganti pelaksana tugas (PLT), PLT yang pertama dari kecamatan (A. Sirajuddin) di duga bermasalah soal anggaran desa dan kini di ambil alih langsung oleh kepala kecamatan ujung loe (H.A.Uniar) di karenakan pejabat sementara sebelumnya naik menjabat kepala kelurahan Benjala di kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Puang Sato' pun mengira sudah 4 kali penganggaran milyaran rupiah dana desa (DD) dan Anggaran dana desa (ADD) namun hasil pelayanan pemerataan infrastruktur jalan belum ia rasakan hingga saat ini.

"kami sudah beberapa kali di janji, katanya sudah di tetapkan akan di perbaiki Namun tiba waktunya tidak juga di penuhi bahkan kami masyarakat awam di sini menduga perbaikan jalan tersebut di alihkan ke pembuatan proyek infrasuktur infrastruktur baru  termasuk perbaikan jalan yang tidak sama sekali berpenghuni dan kami anggap itu bukanlah suatu prioritas yang mendesak peruntukannya."Tegas Puang Sato'.

Lanjut, Puang Sato Justru jalan masuk ke pemungkiman kami ini, harusnya menjadi skala prioritas. Di samping memiliki sektor pertanian yang cukup padat Seperti perkebunan kelapa, jagung dan juga memiliki ribuan hektar persawahan yang tidak sedikit motor dan mobil bolak balik, bukan malah terus terusan membuat jalan dan proyek baru yang tidak jelas arahnya kemana. bebernya. 

Sementara itu ditempat yang sama Muh.Tahir juga mengatakan, Memang kami warga desa di sini kurang memiliki teman dekat atau kerabat di pemerintahan kabupaten bulukumba, perangkat desa saja cuma kenal begitu saja, paska kepala desa sebelum Pelaksana tugas meninggal dunia.

Kami sering kali mendengar rumor bahwa "setengah mati jalan di kampungmu itu di perbaiki karena tidak ada orang cerdasmu" namun kami menanggapi dingin dan menganggap itu tugas pemerintah. Ini Bukan soal ada orang dekat di pemerintahan atau tidak melainkan pemerintah harus bertanggung jawab. Katanya.

Jika keluhan kami ini tidak mendapat respon atau tanggapan dari pemerintah setempat maka kami mengancam akan melakukan langkah langkah yang kami anggap benar sesuai dengan pemahaman kami selaku masyarakat awam, Terus terang kami sudah cukup lama bersabar dan menanti janji janji. Ini sudah tidak bisa di toleransi, kami juga manusia biasa yang punya batas kejenuhan dengan janji janji belaka. Tuturnya.

Kami sangat mengharapkan pemerataan pelayanan infrastuktur, Milyaran rupiah anggaran dana desa (ADD) dan dana desa (DD) Juga merupakan hasil jerih payah kami membayar pajak. Kami harapkan pemerintah kabupaten Bulukumba turun tangan persoalan perbaikan jalan ini dan meminta seluruh stack holder yang terkait termasuk kepolisian untuk turun menginvestigasi serta mengaudit pengalokasian dana desa dan anggaran dana desa tersebut, yang di duga kuat bermasalah dan menimbulkan kerugian negara tahun anggaran 2016/2017. Tegas Muh.Tahir. (*/)