Akademisi Harap Etika Pemerintahan Jadi Rujukan Gubernur

Diterbitkan oleh Admin pada Senin, 22 Januari 2018 17:59 WIB dengan kategori Headline Makassar dan sudah 829 kali ditampilkan

MAKASSAR, -- Fenomena politik yang semakin jelas dengan power dan kekuatan bagi masing masing kandidat, bahhkan mungkin akan jadi polemik namun mereka seolah tak ambil pusing dengan semua itu!!

Atau mungkinkah kemenangan diatas segalanya bagi kandidat!??

Beredar sebuah petisi yang kini viral dan jadi perbincangan dari kalangan tertentu yang pro kontra pada petisi http://chn.ge/2EYmOsH dan berharap dapat menandatangani petisi ini.

Sang pemilik akun yang berharap terbantukan dengan petisi tersebut?? Namun pertanyaan justeru malah menguat hingga pada gelar s1 yang baru, di banding pejabat lain yang punya potensi dan kompetensi tak diragukan lagi.

Sudah tepatkah penunjukan adik Gubernur sebagai Plt. Sekprov ??

Ini pembengkokan aturan? Bukan kah dalam aturan tidak dibenarkan bila definitif Sekprov ada hubungan darah dengan Gubernur, meski Plt bukan berarti dibolehkan. Senin (22/1/2018), terkininews.com.

Apakah ada conflict of interest (konflik kepentingan karena adanya hubungan kerabat) dengan salah satu kontestan ?

Dengan melakukan hal tersebut justru malah menunjukkan bahwa memang klan tersebut menjalankan politik dinasti. Pengusulan nama None sebagai Plt tudaj dalam ruang pemilihan melainkan penunjukan, karena bukan cuma None yang memiliki kompetensi memadai selain None, banyak yang qualified seperti, Jufri Rahman, Andi Herry Iskandar, Andi Bakti Haruni, Tautoto, Andi musaffar, bahkan Ilham Andi Gazaling pun telah memenuhi syarat.

Terpisah menanggapi hal tersebut, pengamat pemerintahan, sekaligus Dosen Fisip Unhas, DR Andi Lukman angkat bicara dan menanggapi bahwa  rencana penunjukan pak none sebagai Plt. Sekprov mengacu pada aturan penunjukan Plt. Sekda yang merupakan hak preogratif Gubernur untuk mengusulkan ke kemendagri yang menurutnya unsur obyektifitas dan bebas dari unsur kepentingan politis harus jadi pedoman utama, namun sesuai dengan azas penyelenggaraan pemda yang diatur dalam UU Pemda dan PP terkait.

Lanjut dia jelaskan melalui pesan tertulud bahwa dalam lingkup Pemprov. Sul-Sel, ada banyak pamong senior dan memiliki pengalaman serta track record yang serta memenuhi unsur aturan kepangkatan yang terbebas dari unsur kepentingan keluarga yang menjadi kontestan dari pilkada. Terangnya

Pamong senior seperti pak tau toto yg jg merupakan orang yang selama ini banyak membantu Gubernur dalam mengendalikan pemerintahannya dapat menjadi pertimbangan alternatif. Imbuhnya

Irman YL (None) dalam statusnya sebagai saudara kandung pak Ichsan YL yang menjadi kontestan dalam Pilgub menurutnya akan susah terbebas dari unsur unsur kepentingan politis yang akan mempengaruhi proses pengambilan kebijakannya nantinya.

Salah satu tugas utama dari sekda adalah mengendalikan organisasi perangkat daerah, publik akan jelas khawatir kalo Irman YL (None) yang menjabat maka akan terjadi conflict of interest yang akan mempengaruhi netralitas ASN nantinya di Pilgub.

Dirinya berharap SYL harus betul betul bijaksana dan berfikir secara obyektif dalam menentukan Plt. Sekprov sehingga roda pemrintahannya bisa tetap berjalan dengan baik di sisa masa jabatannya. Pilgub juga tetap berlansung secara damai dan kandidat dapat bersaing secara fair. Harapnya

Jika yang ditunjuk sebagai Plt. Sekprov memiliki ikatan kekeluargaan dengan kandidat maka kekhawatiran akan ada banyak gejolak yang terjadi pada kelompok masyarakat yang merasa ASN dipolitisasi untuk mendukung calon tertentu, tegas dia. 

Tentu menurutnya hal ini juga sekaligus menjadi pertaruhan bagi SYL di sisa masa jabatannya jangan sampai di akhir pemerintahannya malah justru meninggalkan kesan yg tidak baik bagi masyarakat Sulsel tutup dia. (*)

Sumber