OJK Hanya Fasilitasi Masalah Perbankan Dengan Budget Kerugian 500 Juta Menurun

Adhie Jumat, 9 Februari 2018 18:50 WIB
249x ditampilkan Headline Makassar

MAKASSAR, -- kisruh sengketa eksekusi lahan antara nasabah Bank Panin Tbk Makassar telah terjawab oleh pihak OJK sebagai tempat pengaduan atas masalah perbankan. Baca juga!!

Menjawab surat masuk LSM (Basmi), Bawakaraeng Abbulo Sibatang Sipakainga Ma'Minasa Baji Indonesia telah terjawab Jum'at (9/02/2018) kepada terkininews.com, menegaskan bahwa pihak OJK Sulampua tak mampu menindak lanjuti aduan nasabah terhadap masalah perbankan.

Dasar surat OJK yang bernomor : SR-66/KR.0602/2018 berbunyi, berkenaan dengan ketentuan Peraturan OJK. Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, pasal 41 huruf (a) yang mengatur bahwa pengaduan yang dapat difasilitasi OJK adalah sengketa atas kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang Perbankan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Menanggapi surat tersebut nasabah menjadi bingung dan bertanya akan kemana lagi nasabah mencari keadilan jika kerugian tersebut diatas 500 juta??

Tentunya dasar surat tersebut pun akan jadi satu kelemahan, bagi para mafia perbankan untuk bebas melakukan praktik penipuan dan penggelapan atas nasabah lain. Ungkap ketua LSM Basmi Andi Amin Halim Tamattappi.

"Bukan main jika setiap masalah perbankan para mafia bebas berlenggang diluar sana tanpa proses hukum jika aturan OJK hanya memfasilitasi nasabah yang punya masalah 500 juta kebawah" kata Amin.

Kami akan kembali menjawab surat tersebut dimana OJK hanya menilai 1 subyek dengan dasar dari pasal 41 huruf (a) tersebut tanpa melihat pasal lain. Seolah ada main mata dalam urusan perbankan yang merugikan nasabah. Tandas Amin

"Pihak OJK juga gegabah mengacu 1 pasal saja yaitu pasal 41 dan tidak memberi nasabah pasal 42, tentang pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan OJK sebagaimana dimaksud pada pasal 42, merupakan upaya mempertemukan konsumen dan pelaku jasa keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh penyelesaian permasalahan". Tandasnya

Bukan hanya itu menurut kuasa hukum Kusnadi (Nasabah) bahwa pihak OJK hanya mendengar keterangan sepihak dari Bank Panin yang mana menurutnya lelang terjadi akibat kelalaian nasabah melakukan tunggakan pembayaran.

Klirn kami memang mendapatkan Sp 1, yang akan tetapi berselang keluarnya Sp, tersebut nasabahpun melakukan pelunasan, yang berarti pelunasan tunggakan tersebut tidak pernah terhitung masuk dalam kas Bank Panin.

"lalu kemana dana pelunasan yang dilakukan nasabah!!  Apakah hal tersebut masuk kategori penggelapan??  Tegas Amin.

Lanjut dia ungkap kan bahwa dalam waktu dekat ini dirinya pun akan melakukan pelaporan kembali ke pihak Polda Sulsel. Tutup dia. (*)

Sumber