Pengamat Harap Kemendagri Dapat Pertimbangkan Nama Calon Plt Sekprov Sulsel

Adhie Kamis, 1 Maret 2018 20:38 WIB
291x ditampilkan Makassar Nasional

MAKASSAR, -- Tersiarnya informasi pengiriman tiga nama calon Plt Sekprov Sulsel ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dikirim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, dan salah satu nama calon adalah Irman Yasin Limpo, menuai tanggapan beberapa pengamat pemerintahan.

Juga meski di beberapa media telah menyebut ketegasan Kemendagri yang  mengatakan bahwa tak ada aturan yang melarang Irman Yasin Limpo, untuk menjadi Plt Sekprov Sulsel, menggantikan Abdul Latief meskipun ia adalah saudara kandung Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (isi berita).

Hal tersebut membuat salah satu akademisi dan pengamat politik pemerintahan, Dr Lukman Irwan saat dikonfirmasi terkininews.com Kamis (01/3/2018) memberikan beberapa poin terkait pencalonan tersebut.

Adapun tanggapan tersebut berupa hal. Terkait pengusulan None sebagai calon plt. sekda yang berdasarkan norma hukum UU No. 23 tahun 2014 tentang pem.daerah & PP No. 13 tahun 2014, menurutnya dia telah memenuhi unsur syarat minimal untuk menduduki jabatan yang dimaksud sehingga dari sisi aturan memenuhi kriteria sebagai calon Plt. Sekda. Tandas Lukman

Namun menurut Lukman Irwan, kalo kemudian masalah ini ditinjau dari segi unsur kepatutan sebagai penyelengara & pengendali pemerintahan maka Kemendagri mungkin harus kembali mempertimbangkan ulang. Sehubungan Irman Yasin Limpo adalah saudara kandung dari salah satu kontestan pilgub.

"Padahal kita ketahui bersama jabatan Sekdaprov adalah pengendali dan mengkoordinir semua unsur ASN dilingkup Pemprov, sehingga kekhawatiran publik jangan sampai terjadi konflik kepentingan kalo pak none yang menjabat sebagai sekdaprov shingga unsur ASN akan ditarik dalam pusaran pilkada" terang Lukman

Kemendagri harus memperhitungkan betul upaya untuk menciptakan pilkada yg aman, damai dan adil untuk semua kontestan sehingga saya kira (Lukman Irwan) untuk figur yang dipilih menduduki jabatan strategis dilingkup birokrasi haruslah figur bebas dan tidak memiliki afiliasi politik dgn kandidat dipilkada. katanya

Figur yang dianggap memiliki kemampuan untuk menjaga netralitas ASN kita dari upaya untuk menggiring ke ranah politik praktis harus menjadi pertimbangan utama dari Kemendagri shingga ASN bisa fokus dalam menjalankan roda pemerintahan dan fungsi pelayanannya. Harap Dr. Lukman kepada Kemendagri.

Poin lain menurut Dr. Lukman adalah unsur etika dalam birokrasi yang harus dipertimbangkan yaitu unsur senioritas personal yang mungkin masih ada pamong yang lebih senior dari pak None. yang turut diusulkan namanya oleh Gubernur ke Kemendagri sehingga figur pamong senior ini bisa menjadi pertimbangan utama bagi Mendagri khususnya pamong senior yang tidak memiliki afiliasi politik dengan kandidat tertentu dipilgub. tutup dia (Yz).

Sumber