Jaga Netralitas, Golkar Ingatkan!! KPU Bukan Tim Hukum Paslon

Adhie Kamis, 22 Maret 2018 07:10 WIB
1013x ditampilkan Makassar

MAKASSAR, -- DPD Golkar kota Makassar mengingatkan komisi pemilihan umum (KPU) untuk bekerja profesional dan tetap menjaga netralitas sebagai penyelenggara, serta tidak ikut hanyut secara emosional menanggapi putusan PT TUN yang meminta pembatalan Danny Pomanto- Indira sebagai calon walikota dan wakil walikota Makassar.

"Ingat, KPU itu penyelenggara, bukan tim hukum salah satu calon, yang harus mati-matian membela kepentingan hukum salah satu pasangan calon,"kata Ketua Golkar Makassar, Farouk M Betta, pada pesan tertulis Kamis (22/3/2018) terkininews.com

Menurut ketua DPRD Makassar ini, bahwa apa yang telah diputuskan PT TUN, seyogyanya segera dapat dieksekusi karena dalam proses persidangan itu, tidak terbantahkan bukti bukti betapa massifnya petahana memanfaatkan jaringan ASN dan program pemerintah kota untuk kepentingan Pilkada.

"Ini sekaligus menjadi yurisprodensi dan efek jera bagi siapapun petahana yang ingin maju agar tidak seenaknya memanfaatkan fasilitas dan jabatannya untuk kepentingan politik,"kata Aru, sapaan akrabnya.

Secara terpisah, ketua bidang  hukum Golkar Makassar, Dr Amirullah Tahir menekankan, KPU adalah lembaga yang sifatnya kolektif kolegial.

"Semua  keputusan  harus diambil dalam rapat pleno KPU, bukan diputuskan oleh kuasa hukumnya. Ini tidak bisa. Kuasa hukum itu bukan pengambil kebijakan yang bisa memutuskan sendiri kasasi atau tidak,"ujarnya.

Menurut advokat senior yang memang sudah terbiasa beracara di Mahkamah Konstitusi dalam kasus Pemilu ini, sebagai lembaga independen, sejatinya KPU tidak akan melakukan kasasi.

"Bukan lagi tugasnya KPU mengurus kasasi, mereka harus total mempersiapkan penyelenggaraan Pilwali. Bukan mengurus kasasi. Urusan kasasi itu pekerjaan  tim  hukum Danni - Indira. Mana mungkin kesalahan yang dilakukan pasangan calon, lalu yang yang membela justru KPU. Tidak boleh. Mestinya tim hukum Danny- Indira melubatkan diri  dalam gugatan awal di pengadilan tinggi TUN  sebagai pihak intervensi dalam gugatan. Tapi ini tidak dilakukan, maka resiko hukumnya mereka harus terima putusan ini,"kata jebolan Doktoral  hukum Unhas ini.

Setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutuskan sengketa pencalonan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota makassar, Rabu (21/3) kemarin, putusannya menerima seluruh gugatan penggugat pasangan munafri arifuddin-andi rachmatika dewi, (appi-cicu) pasangan nomor urut 1.

Putusan majelis hakim menyatakan calon walikota Makassar petahana, Danny Pomanto dan  Indira Mulyasari. (Diami) dinyatakan harus didiskualifikasi dari Pemilihan Walikota.  (*)