Putusan Panwas Cacat Formil dan Tak Punya Kewenangan Perintahkan KPU

Adhie Ahad, 13 Mei 2018 19:24 WIB
962x ditampilkan Makassar

MAKASSAR - Komisi pemilihan umum (KPU) harusnya tetap pada sikap semula yaitu hanya mengakomodir pasangan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) pada Pilwali 27 Juni mendatang sesuai putusan Mahkamah Agung.

Sejalan dengan hal itu putusan Panwas juga dinilai cacat formil dalam amar putusan yang telah dibacakan, panwas kota Makassar “Memerintahkan” kepada KPU Kota Makassar untuk menerbitkan surat keputusan dan memasukkan kembali pasangan DIAmi sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar.

Menurut Irfan Idham Minggu (13/5/2018) dalam putusan yang dibacakan oleh komisioner panwas, dalam amar putusannya panwas kota Makassar memerintahkan kepada KPU untuk menerbitkan surat keputusan yang baru, hal ini dianggap aneh dan telah jauh keluar dari aturan khususnya perbawaslu nomor 15 tahun 2017,

“Sejak kapan panwaslu bisa memerintahkan KPU” ini sangat menyalahi aturan khususnya perbawaslu nomor 15 tahun 2017 yaitu formulir model PSP 20, dalam format yang diatur dalam perbawaslu panwas hanya boleh “meminta” kepada kpu, panwas tidak boleh “memerintahkan” hal itu jelas, silahkan baca. Ujar Lawyer yang juga merupakan praktisi hukum.

Atas hal tersebut maka putusan yang telah dibacakan panwas dinilai telah cacat formil sehingga tidak ada kewajiban bagi KPU untuk menindaklanjuti sebuah keputusan yang cacat formil.

Selain itu, Irfan Idham juga mengatakan banyak kekeliruan yang dilakukan oleh panwaslu kota Makassar, dimana kesalahan panwas adalah karena menerima permohonan pasangan DIAmi, disini awal mula kekeliruan panwas, seharusnya panwas tidak boleh lagi memeriksa surat keputusan yang lahir dari produk badan peradilan, hal ini sangat bertentangan dengan UU TUN  khususnya pasal 2 huruf e.

Adapun surat keputusan yang lahir dari badan peradilan itu dikecualikan dan bukan merupakan objek yang bisa disengketakan. Sekalipun Panwas telah mengeluarkan putusan namun putusan yang dikeluarkan panwas tidak boleh mengkoreksi putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap apalagi mau menggugurkan, itu sangat keliru, tambahnya. (*)