Tak Terima Kekalahan di Pilwalkot Makassar, Siluman KoKo Kacaukan Perhitungan Suara

Adhie Senin, 2 Juli 2018 09:24 WIB
747x ditampilkan Headline Makassar

MAKASSAR, -- Detik penentuan pemenang dalam kontestasi pemilihan calon Walikota Makassar semakin dekat namun satu hal yang sungguh memprihatinkan jika dalam pesta demokrasi tersebut memakan korban dan melukai warga.

Bahkan pada hitungan hari pewartapun jadi sasaran, sebut saja rekan fotografer yang terkena busur, bahkan salah satu media televisi juga harus terluka saat hendak melakukan peliputan penghitungan suara Minggu (1/7) Malam, dikecamatan Mariso yang ricuh akibat simpatisan Massa yang menyebut dirinya (Ko Ko) Kolom Kosong datang mendadak melakukan penyerangan.

Sementara kehadiran mereka (koko) jelas mengundang reaksi dari tim Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), yang melakukan penjagaan resmi dilokasi.

Dari rentetan kejadian tersebut muncul pertanyaan. Siapa aktor Ko Ko tersebut sehingga antusias melakukan pemantauan yang mengakibatkan kejadian kejadian yang terasa membuat kota Makassar nyaris dalam keadaan Mencekam ???

Apakah jika ada korban, akan ada yang dapat bertanggung jawab???

Tentunya pertanyaan diatas akan saling lempar tanggung jawab!!!

Menyikapi hal tersebut dengan pedoman pada aturan pemilukada, hingga penerapan sistem yang ada perlu adanya ketegasan dan bukan seolah olah yang mengatur ada keberpihakan. Terang Irvan Senin (02/6/2017) terkininews.com

Karena jika hal tersebut terus terjadi tidak menutup kemungkinan korban bertambah, yang tentunya sebagai calon walikota tunggal bertahan membela kemenangan.

Lawyer advokad muda Irfan Idham menegaskan bahwa hal ini jelas-jelas adalah perbuatan pidana, oknum yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis harus segera ditindak, polisi harus segera mengusutnya.

Lanjut Irfan, menjelaskan sekaitan dengan kepentingan yang ada di belakang Kolom Kosong tentu saja ada aktor intelektual yang kemudian mengorganisir hal ini dan tentu saja juga harus dimintai pertanggung jawaban pidana, jangan sampai terkesan ada pembiaran.

Apalagi kotak kosong sampai memiliki surat resmi pemantauan, dari mana surat pemantauan tersebut?? Apakah pemantau tersebut adalah lembaga pemantau yang terdaftar dan terakreditasi???

Ketentuan tentang “Pemantau Pemilihan” bisa kita dilihat dalam ketentuan UU no. 1 tahun 2015 dan PKPU No. 8 tahun 2017, di ketentuan tersebut sangat jelas mengatur apa yang dimaksud sebagai “pemantau pemilihan” dalam ketentuan pasal 128 lembaga pemantau pemilihan dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan pemilihan,

kemudian jika benar ada yang mengaku sebagai lembaga pemantau seharusnya memiliki tanda pengenal yang dikeluarkan secara resmi oleh kpu kota makassar sebagaimana diatur dalam pasal 130. Agar pelaksaan tidak terganggu sebaiknya tegas dalam menjalankan aturan, Usir saja kalau aturan tersebut tidak dipenuhi, tegas Irfan.

Irfan Idham juga berharap adanya penegasan dari pihak terkait untuk tidak memberi peluang kepada pihak yang tidak memiliki legal standing sebagai pihak untuk ikut dalam proses rekap. Pihak yang tidak berkepentingan inilah yang justru membuat polemik dan keributan. (*)