Jika Tak di Gubris Ahli Waris Pemilik Lahan Akan Kembali Blokir Tol Reformasi Makassar

Adhie Senin, 30 Juli 2018 17:52 WIB
211x ditampilkan Headline Makassar

MAKASSAR, -- Terkait keadilan atas lahan tol reformasi makassar yang belum terbayarkan dan bahkan hingga saat ini fasilitas tersebut telah lama dinikmati pengguna jalan tol.

Namun dibalik semua fasilitas jalan tol reformasi itu juga menyimpan penderitaan buat sang ahli waris pemilik lahan tol Intje Koemala versi Chandra Taniwijaya.

Andi Amin Tamatappi Senin (30/7/2018) selaku kuasa hukum dari ahli waris pemilik lahan tol Intje Koemala versi Chandra Taniwijaya menilai adanya indikasi kerjasama antara pengelola tol dan kementrian PUPR, maka dari itu tim kuasa hukum meminta Presiden untuk menindaklanjuti ketidakadilan ini.

"Saya sangat pesimis, mengenai banyaknya mafia tanah. Mafia-mafia tanah yang hingga saat ini masih juga terang terangan mempertontonkan kekuatannya dan melabrak hukum keadilan" tandas Andi Amin.

Dalam waktu dekat saya berencana akan ke Jakarta, mudah mudahan disana nanti saya mendapatkan respon yang positif, dimana jika tidak saya akan bongkar semua kejelekan pemerintahan sekarang,” ujar Andi Amin Halim Tamattappi, pendamping hukum ahli waris pemilik lahan jalan tol reformasi Makassar

Dirinya berharap ada jawaban yang jelas. "Kalau diberikan jawaban positif maupun tidak,  yahh alhamdulillah. Karena kalau saya kesana dan sempat blunder kasus ini, maka saya akan kembali ke Makassar untuk memblokir dan mengambil alih lahan saya," katanya

"Jadi tergantung bagaimana baiknya daripada pihak pengelola jalan tol, atau Kementrian PUPR. Karena sementara juga saya mengindikasikan ada kerjasamanya, antara pengelola jalan tol dan Kementrian PUPR. Makanya, saya mendesak Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan dengan cara membayar kita dan sisa ganti rugi itu," terang H Andi. 

Mengenai tenggang waktu akan kepastian dalam penyelesaian pembayaran, H Andi Amin menegaskan, harus ada kepastian. "Harus adanya kepastian yang jelas. Karena menurut aturan yang sempat saya lihat, bahwa kalau ada sengketa begitu harus ada konsinasi kasi masuk di Pengadilan," tegasnya. 

"Nah, kalau tidak adanya konsinasi di Pengadilan, maka ini menjadi pertanyaan, uang itu dikemanakan. Kalau memang ada, dimana. Kenapa tidak diserahkan kepada kami," tutur H Andi Amin. 

Ia menambahkan, ini sudah ada aturan, putusan PK. Yang memerintahkan bahwa segera menyerahkan sisa uang itu kepada kami dan kenapa tidak terlaksana. 

"Yang sedihnya kita disini, termasuk kami para ahli waris dan teman-teman semua, karena pemerintah mengajak kita untuk masuk keranah hukum dan kita ikuti. PN, PT, Kasasi, PK. Pemerintah dalam hal ini, PUPR itu tidak melaksanakan isi amar putusan," paparnya dengan lugas. 

Khusus untuk kasus saya, pemerintah tidak punya keadilan kepada rakyat kecil, terutama kepada kasus saya. Kasus saya ini diperuntukkan kepada penguasa dan pengusaha, bukan kepada rakyat kecil seperti saya. Karena kami, sudah 17 tahun dikasi begini dan menderita.

Ini kan masalah interen, seharusnya uang itu dikembalikan. Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa realisasikan kita punya sisa uang ganti rugi jalan tol, pungkasnya.