Miris Pejuang Penerima Tanda Jasa Pahlawan Tak Merasakan Kemerdekaan

Adhie Senin, 6 Agustus 2018 14:43 WIB
76x ditampilkan Headline Opini

MAKASSAR, -- Namanya Kakek Soebeki (88 Tahun), sejak berusia 8 tahun beliau menghabiskan masa remaja dengan mempertaruhkan keselamatannya merebut tanah air tercinta dari tangan para penjajah.

Saat anak se_usianya mengecap pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) dan perlindungan dari orang tua mereka, beliau malah sibuk berlarian di medan pertempuran dengan bambu ditangan, buntelan ransum dan obat2an yang terikat kencang di badan buat para rekan-rekan yang jauh lebih tua dari dirinya, serta tentu saja desing peluru tiap saat dapat merengggut nyawanya.
Rutinitas itu beliau jalani hingga berhasil meraih kemerdekaan bangsa ini bersama para pejuang lainnya.

Tepat tanggal 10 November 1958 bertempat di Djakarta, beliau dianugerahi bintang tanda jasa pahlawan atas jasanya didalam perjuangan gerilya membela kemerdekaan negara ini oleh Presiden R.I pertama Bapak I.r Soekarno. 

Kini, di usianya yang renta dan kondisi kesehatannya yang tak lagi stabil, beliau harus berjuang menghadapi dakwaan di atas kursi rodanya pada Pengadilan Negeri Makassar atas pemalsuan dokumen kepemilikan rumahnya sendiri yang sebelumnya telah ia menangkan di tingkatan Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusan perdata, nomor : 235 / PDT / 2014 / PT.MKS,, dan oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya, dengan nomor : 1292 / K / PDT / 2016.

Sungguh ironis, pelapor yang memperkarakan kakek Soebeki sama sekali tidak memiliki legalitas apapun atas objek yang ditempati kakek Soebeki. Begitu juga dengan fakta persidangan, tak satupun alat bukti dapat menguatkan kakek Soebeki bersalah.

Bahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak pernah memperlihatkan bukti surat yang dipalsukan maupun pembandingnya, sebagaimana dakwaan dan tuntutan jaksa terhadap kakek Soebeki dan tersangka lainnya.

Mirisnya lagi, pelapor justru tidak konsisten dalam memberikan jawaban dan kebingungan saat diminta untuk menunjukkan bukti pemalsuan surat yang didakwakan kepada kakek Soebeki.

Lalu timbul pertanyaan, ada apa dibalik persoalan hukum ini??
Apakah hukum di negara kita dapat dengan mudah diputar balikkan oleh para pemilik modal??

Dapat dilihat proses hukum yang dialami oleh Kekek Soebeki hari ini Senin (6/8/2018)yang sangat mencederai keadilan, hingga terkesan hukum dalam praktiknya tidak lebih dari permainan orang-orang yg mempunyai uang dan kekuatan.

Masihkah kita berpangku tangan atas ketimpangan hukum yang kian akut saat ini?? Terlebih kepada hal yang diderah salah seorang pejuang hingga kita dapat merasakan kemerdekaan hari ini?

Semoga Keadilan Bukan Hanya Milik Mereka yg Bermodal.!!!(*/)