Desakan IGI Pemerintah Harus Segerakan Zonasi Guru dan Zonasi Fasilitas

Redaksi Senin, 3 September 2018 14:52 WIB
394x ditampilkan Headline Jakarta Pendidikan

JAKARTA, -- Zonasi siswa telah berlangsung selama dua tahun, Ikatan Guru Indonesia tentu saja sangat mendukung sistem zonasi karena sistem zonasi dalam kajian IGI akan meruntuhkan kasta-kasta sekolah yang selama ini terbangun puluhan tahun dan memberi dampak negatif serta mendegradasi integritas siswa, guru dan orang tua.

Harapannya, suatu ketika dalam waktu yang tidak begitu lama tercipta suatu kondisi dimana SEMUA SEKOLAH SAMA BAIKNYA. Bukankah seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk menikmati pendidikan terbaik?

Jika KFC atau McD sama baiknya dari Amerika, Eropa hingga Indonesia, mengapa kita tak bercita-cita menjadikan semua sekolah negeri di Indonesia sama baiknya.!!!

Pendidikan terbaik bukan hanya hak mereka yang pintar, hak mendapatkan pendidikan terbaik juga menjadi milik mereka yang tercap bodoh yang belum tentu juga bodoh.

Mereka yang jago Matematika dan IPA akan tergolong siswa pintar tapi mereka yang jago bermain musik, hebat berbahasa asing, mahir membaca tanda-tanda alam, juara atletik serta yang memiliki skill olah bola yang luar biasa akan tergolong pelajar bodoh.

Paradigma inilah yang ingin diubah dengan sistem zonasi sekolah. Ujar Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim Senin (3/9/2018) terkininews.com

Seorang anak tak mampu bersekolah di depan rumahnya hanya karena tak mampu bersaing secara akademik dengan mereka yang rumahnya 30 KM dari sekolah itu dan sang anak justru harus bersekolah 30 KM dari rumah dimana sekolah terbaik berdiri kokoh di hadapan rumahnya.

"Zonasi menjadi bagian dari upaya mendekatkan sekolah ke rumah-rumah siswa." paparnya lebih mendalam.

"Lalu apa masalahnya zonasi sekolah"?
Masalahnya adalah Mind Set atau Persepsi masyarakan terutama orang tua yang menjadi masalah dan itu sesuatu yang wajar.

Dengan sistem sekolah unggulan, sekolah andalan, sekolah percontohan, RSBI, sekolah inti, sekolah model atau apapun namanya dimasa lalu selalu melahirkan penumpukan.

Guru-guru terbaik, fasilitas terbaik, berbagai bantuan baik dari pemerintah dan swasta selalu saja berkumpul di sekolah level atas itu. Akibatnya, terjadi kesenjangan luar biasa antara sekolah level atas, level menengah apalagi level bawah. 

Ketika sebuah sekolah unggulan mendapat kunjungan dari luar negeri atau dari mana pun, tentu saja pemda malu jika di sekolah yang dicap unggulan itu ada guru bahasa inggris yang tak bisa bercakap bahasa inggris, guru agama yang tak berani khutbah jumat atau guru matematika yang tak mampu menggunakan kalkulator dengan baik. Inilah salah satu sebab mengapa guru-guru terbaik berkumpul di sekolah terbaik. 

Maka itu pemerintah harus bertindak cepat, guru-guru terbaik harus disebar ke semua sekolah secara merata dan itu harus diumumkan pemerintah agar orang tua dan siswa yakin bahwa menyekolahkan anaknya pada sekolah disamping rumahnya akan sama baiknya dengan menyekolahkan anaknya di sekolah yang 30 KM dari rumahnya.

Zonasi guru harus memberikan ke yakinan kepada orang tua bahwa menyekolahkan anaknya di SMAN 8 Bandung sama baiknya dengan menyekolah anaknya di SMAN 4 Watampone atau SMAN 1 Fak fak.

Karena itu pemerintah harus menyegerakan zonasi guru ini dan harus segera dilanjutkan dengan zonasi fasilitas sekolah. Tak perlu lagi membuang anggaran untuk kajian dan penelitian karena kami yakin dan memang sudah seharusnya kemendikbud memiliki semua data itu. 

Jika kemendikbud tidak punya data maka sebaiknya kemendikbud dibubarkan saja. Kami membuat pernyataan itu karena yakin sepenuhnya bahwa kemendikbud punya data lengkap.

Memang guru ini sebaiknya dikelola oleh pemerintah pusat, bukan lagi pemerintah daerah agar terjadi pemerataan guru di seluruh Indonesia tetapi bukan berarti pemerintah pusat dalam hal ini kemdikbud tak mampu melakukan itu dna harus menunggu perubahan kebijakan tentang siapa “penguasa guru”, kemendikbud bisa menggunakan banyak instrumen untuk memaksa pemerintah daerah agar menjalankan zonasi guru misalnya memberi sanksi pemberhentian dana BOS bagi pemda yang nakal, pemberhentian transfer TPG dan masih banyak instrumen lain yang ada dalam domain pemerintah pusat.

Jadi tak perlu menunggu lama, sistem zonasi siswa sudah berjalan dua tahun, jika ditunda lagi sistem zonasi guru maka pemerintah sesungguhnya telah berbuat dzolim kepada para pelajar Indonesia (*)