Forum Jurnalis KPPU Makassar Bahas Informasi Merosotnya Rupiah Terhadap Dollar

Adhie Jumat, 7 September 2018 11:07 WIB
166x ditampilkan Headline Makassar

MAKASSAR, -- Forum jurnalis tingkat kota Makassar yang digelar komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) Makassar dan dibawakan langsung oleh wakil ketua KPPU Republik Indonesia periode 2018-2023 Ukay Karyadi SE,MM, bertemakan "Fokus Kerja KPPU Periode 2018" di Makassar.

Dalam forum Jum'at (7/9/2018) tersebut berkembang informasi terkait merosotnya rupiah terhadap dollar, yang disusul dengan perekonomian semakin anjlok disejumlah usaha yang ada.

Melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selaku tim di Satgas Pangan menanggapi serius hal tersebut, yang menurut wakil ketua KPPU RI, Ukay Karyadi, S.E, M.M. bahwa jika dollar naik maka secara tidak langsung pastinya akan berhubungan dengan KPPU meski tidak terlalu berdampak signifikan

“Kalaupun nanti dollar makin naik, tentu komponen-komponen bahan baku yang berasal dari impor, juga naik dan kalau inputnya naik, tentunya nanti produknya juga akan naik.” jelas Ukay Karyadi pada Forum Jurnalis tersebut.

Lanjut menurut Ukay Karyadi bahwa pelaku usaha besar yang memiliki modal tidak perlu menaikkan harga agar para pelaku usaha lain dapat bertahan, karena tentunya jika harganya naik bisa jadi akan berimbas dan merugikan masyarakat. Bahkan pelaku-pelaku usaha yang kecil akan tutup. Tegasnya

Dijelaskannya kembali bahwa apabila harga - harga naik maka KPPU akan mendapat amanah sebagai tim Satgas Pangan melakukan kontrol terhadap harga - harga komoditas pangan agar tidak melonjak naik.

"Apapun namanya, jika pelaku-pelaku usaha tersebut menaikkan harga bersama - sama, maka jelas melanggar persaingan usaha yang tidak sehat. Tentunya kedepan bagi KPPU dalam pengawasan tersebut akan menyelidiki dan melakukan investigasi yang jika memenuhi dua alat bukti, maka KPPU akan menaikkan jadi perkara." tambahnya

Ukay Karyadi berharap agar jika ada laporan dari masyarakat atau pelaku usaha, bahwa ada yang menaikkan harga atau curang secara bersama-sama, maka secepatnya dilaporkan ke KPPU. Akan tetapi bila menaikkan harga yang tergantung dari biaya produksi, maka pihak KPPU tidak serta merta menindaki, karena itu adalah hukum ekonomi biasa,” kata Ukay Karyadi.

Kondisi persaingan usaha di Indonesia saat ini seperti tahun - tahun sebelumnya dan masih banyak pelaku - pelaku usaha belum taat menjalankan hukum persaingan usaha. Terutama masih adanya permainan atau persekongkolan tender di satu daerah apalagi bila dibiayai oleh APBD. Hal tersebut muncul dari banyak laporan, karena biasanya pihak yang kalah melaporkan. tegas Ukay. (Halim/*)