Mewaspadai Politik Uang

Sigit Sepriandi Jumat, 28 Desember 2018 14:42 WIB
244x ditampilkan Headline Opini

Pemilihan umum di Indonesia kerap kali menyisakan pertanyaan yang sulit untuk dijawab: bisakah pemilu berjalan tanpa adanya praktik politik uang? Pertanyaan yang sulit untuk diantisipasi dan dijawab, sebab politik uang saat ini telah menjadi akar permasalahan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu dalam pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Hal ini tentunya juga menjadi masalah besar dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin (2014) mengenai praktik jual beli suara di Indonesia menemukan bahwa satu di antara tiga orang pemilih terpapar oleh praktik ini pada pemilu 2014. Hal ini menempatkan Indonesia ke dalam peringkat ketiga negara di dunia yang paling banyak melakukan politik uang ketika pelaksanaan pemilu. Selain itu dalam disertasinya yang berjudul Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks, and Winning Margins (2014), Burhanuddin menyimpulkan bahwa politik uang di Indonesia dilakukan kandidat secara individu, bukan secara partai politik.

Jika melihat dari hasil temuan penelitian tersebut, maka hal tersebut membenarkan penyataan bahwa modal politik seseorang untuk maju dalam pemilihan umum sangatlah besar. Modal politik tersebut bisa saja dalam bentuk uang yang disiapkan untuk melakukan praktek politik uang. Seperti yang dikatakan de Lespinasse bahwa uang merupakan salah satu kekuatan dalam politik, selain pena (media) dan pedang.

Gomez (2002) menggambarkan politik uang sebagai 'penggunaan uang di arena politik untuk mengamankan kontrol atas negara untuk mempengaruhi distribusi rente ekonomi yang dihasilkan negara', dengan fokus biasanya pada pendanaan politik oleh bisnis. Hal ini tentu berjalan lurus dengan teori investasi politik yang dikembangkan oleh Ferguson Thomas pada tahun 1995. Teori ini berfokus pada bagaimana elit bisnis, bukan pemilih, memainkan peran utama dalam sistem politik. Menurut teori tersebut, partai-partai politik (dan isu-isu yang dikampanyekannya) diciptakan sepenuhnya untuk kepentingan bisnis yang dipisahkan oleh kepentingan banyak faktor, seperti padat karya dan padat modal, serta pasar bebas dan bisnis proteksionis.

Memang uang bukanlah segalanya, tapi tanpa uang bagi politisi dan partai politik, kekuasaan akan sulit untuk diraih, kecuali bagi politisi yang telah memiliki modal sosial bagi masyarakat jauh sebelum ia berlaga di pesta demokrasi. Dan mendekati masa pemilihan umum, belanja caleg akan menunjukkan angka yang sangat fantastis, dan hal ini berpengaruh terhadap peredaran uang di suatu daerah.

Hal ini pula yang terjadi di Tanjungpinang mendekati masa pemilihan umum. Riset yang dilakukan Lembaga Kajian Politik dan Otonomi Daerah (LKPOD) pada pemilu 2014 di Tanjungpinang menunjukkan bahwa 57 persen pemilih memilih karena mendapatkan sesuatu, sesuatu itu adalah uang dan Sembako. Perilaku pemilih seperti ini tentunya harus disadarkan dan tidak boleh terulang lagi pada Pemilu 2019 kendati memang Pemilu kali ini disejalankan berbarengan dengan pemilihan presiden.

 

Kesadaran Berpolitik

Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya politik uang merupakan salah satu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam pemilu. Bahkan dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, politik uang bisa dijerat dalam hukum pidana. Hal ini tentunya perlu kesadaran bersama bagi seluruh peserta pemilu, baik itu perseorangan maupun partai politik, untuk menjaga integritas mereka dari tindakan politik uang.

Saat ini, masih sangat minim narasi dan ide yang keluar dari partai politik terkait apa yang dilakukan oleh parpol melalui caleg-calegnya jika terpilih nanti. Tidak ada ide program legislasi, program penganggaran dan program pengawasan eksekutif yang mereka tawarkan, ini bisa saja awal atau indikasi sebagian kecil politisi menggunakan politik uang menjelang hari pemungutan suara. Tentu saja hal ini bukanlah suatu yang sehat bagi demokrasi kita karena rakyat dihadapkan dengan politik transaksional. 

Mestinya demokrasi yang baik harus dimulai dengan mengembangkan pembelajaran politik dari setiap tahapan pemilu yang dilaksanakan. Barangkali bisa dimulai dengan komitmen parpol untuk tidak menetapkan ‘uang mahar’ kepada para caleg. Dan bisa juga dimulai dengan para caleg yang memulai untuk berkampanye tanpa bagi-bagi uang ataupun sembako.

Baik pemilih maupun peserta pemilu, keduanya harus sama-sama memiliki kesadaran berpolitik yang jujur. Kita kembalikan pesta demokrasi ini pada asas yang sebenarnya, yaitu jujur dan bersih. Maka sudah sepatutnya kita memiliki kesadaran bersama untuk menciptakan pemilu yang jujur dan bersih pada penyelenggaraan pemilu 2019. 

Masa-masa kampanye saat ini menjadi momentum untuk kita bisa menciptakan pemilu yang benar-benar jujur. Pemilih dapat melaporkan kepada pihak Bawaslu apabila menerima politik uang dari salah satu caleg maupun parpol. Begitu pula bawaslu dapat bergerak dengan secara menyeluruh untuk mengawasi masa kampanye ini.

Komitmen Bersama

Maraknya peredaran uang dalam masa kampanye pemilihan umum, mengharuskan semua pihak untuk memiliki komitmen menjaga integritas dalam pelaksanaan pemilu. Ketika desain pemilu serentak ini dibuat berdasarkan undang-undang, maka yang dibutuhkan adalah komitmen bersama untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

Khusus untuk di Tanjungpinang, kita tentunya mengharapkan adanya komitmen bersama untuk menciptakan pemilu yang bebas dari politik uang, baik itu dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun pemilih. 

Kita tentunya berharap bahwa KPU dan Bawaslu mampu membuat panggung narasi bagi partai politik dan caleg serta membuat deklrasi bersama untuk tidak melakukan praktek politik uang. Sejauh ini, kita hanya mendengar narasi dan panggung deklarasi pemilu damai, namun belum ada deklarasi komitmen untuk tidak melakukan praktek politik uang.

Tentunya kita mengapresiasi KPU yang telah menggelar kegiatan deklarasi kampanye damai dan beberapa elemen sudah mengupayakan untuk menolak politik uang, tapi yang terpenting adalah bagaimana partai politik dan caleg khususnya untuk mendeklarasikan anti politik uang.

*)Sigit Sepriandi adalah Peneliti Gurindam Research Centre