Jangan Hambat Pengesahan RUU P-KS

Adhie Kamis, 7 Februari 2019 08:36 WIB
220x ditampilkan Headline Jakarta

JAKARTA, -- RUU P-KS saat ini masih berada dalam pusaran pro & kontra. Namun perlu ditegaskan bahwa pro & kontra dalam dinamika RUU P-KS ini berada dalam jalur positif untuk menjadikan RUU P-KS sebagai UU yang bermutu, ideal dan bukan hanya UU yang di atas kertas, namun UU yang mampu menyelesaikan seluruh permasalahan kejahatan seksual, bukan hanya menyelesaikan sebagiannya saja.

Kelompok Pro dan Kontra harus kembali diarahkan kepada spirit awal yaitu menghapus segala bentuk kejahatan seksual termasuk di dalamnya kekerasan seksual sebagai bagian dari bentuk kejahatan seksual. Ujar Aktifis HAM pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM)

Jika kita kaji lebih tenang, penuh perenungan, maka sejatinya semua masyarakat adalah "Pro" dalam arti ingin menghapus kejahatan dan kekerasan seksual, dan semua masyarakat juga adalah "kontra" dalam arti jika RUU tersebut masih terdapat kekurangan, yang menyebabkan sumber kekerasan seksual itu sendiri tidak dapat hilang karena akar masalahnya tidak disentuh.

Lalu, apa akar masalahnya jika RUU P-KS yang ada saat ini disahkan tanpa ada penyempurnaan? Cetus Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si. Kamis (7/2/2019) terkininews.com

  1. Masalah HIV-AIDS akan semakin terpelihara dan merajelela, karena tidak adanya pasal yang mengatur perilaku seks bebas. Pelaku seks bebas (suka sama suka/ sukarela, dan seks komersil) tidak dapat dihukum karena tidak ada ketentuan pidananya, maka DPR RI haruslah memasukkan pasal atau menambah ayat dalam pasal mengenai jenis-jenis kejahatan seksual yang mengatur dengan tegas bahwa seks bebas dilarang dalam RUU P-KS. Jangan ada lagi jawaban "dengan menggunakan kondom maka HIV-AIDS dapat terkontrol, tidak menyebar", tidak boleh menyederhanakan suatu perilaku buruk dengan alasan apapun. Ada masalah yang jauh lebih besar dari dampak seks bebas selain virus HIV-AIDS, ia akan menggerogoti sendi-sendi kekokohan pilar dalam rumah tangga, pilar sosial dan pilar kehidupan dan berbangsa dalam negara. Rusaknya dan kacaunya sistem keluarga, sistem keturunan yang sah. Tentunya negara ini harus mencegah terjadinya kerusakan dalam sistem -terkecil hingga terbesar- tersebut.
  2. Masalah penyimpangan seksual (homo seksual, biseksual, transgender) akan terpelihara dan pertumbuhan jumlah pelakunya dapat semakin meningkat, karena dengan RUU P-KS yang ada sekarang belum menyentuh dan menjaring ancaman hukuman pidana kepada pelaku homoseksual, biseksesual dan transgender. Bahwa perilaku seks menyimpang tersebut berkontribusi pada penyebaran penyakit/virus HIV-AIDS dan kerusakan pilar keluarga, sosial dan berbangsa, maka DPR RI harus memasukan pasal atau penambahan ayat dalam pasal mengenai jenis-jenis kejahatan seksual yang mengatur dengan tegas bahwa homoseksual, biseksual, transgender dilarang dalam RUU P-KS. Tidak boleh ada jawaban lagi "ini adalah hak asasi manusia, harus dilindungi, persoalan homoseks dan sejenisnya adalah persoalan privat", tidak begitu cara kita menyintai mereka yang terperangkap dalam homoseks, biseks dan transgender, melainkan memberikan pengertian dan bantuan medis kepada mereka, dekatkan mereka kepada ajaran agama, dan tentunya untuk mencegah penyebarluasan penyimpangan seksual yang notabene korban homoseks adalah anak-anak, termasuk orang dewasa adalah dengan memasukkan ancaman pidana dalam RUU P-KS.

Manusia selain diberikan harapan positif, harus juga diberikan peringatan ancaman hukuman untuk suatu perbuatan menyimpang. Pencegahan itu bersifat holistik, mulai dari perspektif hukum, medis, spritual, sosial, budaya dan pendidikan. Itulah yang dinamakan HAM sesungguhnya, bukan menjadikan HAM sebagai dasar pembenar atas penyimpangan seksual, itu namanya mendorong orang dan membiarkan orang untuk merusak dirinya sendiri.

Pertanyaannya, mengapa RUU P-KS masih juga belum disahkan? Karena DPR RI belum menseriusi RUU P-KS sebagai "obat mujarab" untuk menghapus pelbagai kejahatan seksual. Jika DPR RI dalam hal ini Komisi VIII ingin mengesahkan RUU P-KS, maka segera revisi pasal-pasal yang dinilai masih memiliki kekurangan sebagaimana masukan-masukan dari masyarakat, ahli, tokoh, pemuka agama mengenai seks bebas dan homoseksual, biseksual, transgender. Kemudian, yang paling mendasar adalah, judul RUU tersebut perlu diganti dengan Penghapusan Kejahatan Seksual, agar mampu menghapus segala bentuk kejahatan dan termasuk di dalamnya kekerasan seksual.

Jadi, terhambatnya pembahasan atau pengesahan RUU P-KS ini bukan karena adanya yang kontra, tetapi Komisi VIII DPR RI harus terima masukan penting dan bermanfaat tersebut. Masalahnya sekarang adalah ada di Komisi VIII itu sendiri yang belum mau -secara bulat- membuka ruang untuk adanya penyempurnaan RUU P-KS, hanya anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS yang memperjuangkan penyempurnaan RUU P-KS sendirian. Saya berharap seluruh Fraksi DPR RI menerima masukan dari masyarakat karena itu bernilai sangat positif untuk melindungi anak-anak, orang dewasa, kaum perempuan dan laki-laki secara totalitas.

RUU P-KS yang apa adanya saat ini masih kering dengan spirit relijiusitas, yang mana spirit relijisiutas ini sangat kental dan erat dengan filosofi berkehidupan bangsa Indonesia, yang beradab, santun, bermoral, gotong royong. Setelah kita 73 tahun merdeka, masa dengan RUU P-KS yang apa adanya ini -jika tidak ada penyempurnaan- ingin mengarahkan kiblat bangsa Indonesia kepada kiblat bangsa Barat?. Tentu tidak. (*/)