UU Darurat Srilanka Diberlakukan

Admin Selasa, 23 April 2019 16:52 WIB
437x ditampilkan Internasional

KOLOMBO -- Pemerintah Sri Lanka memberlakukan undang-undang darurat dan memberikan polisi kekuasaan yang luas untuk menahan, serta menginterogasi tersangka tanpa perintah pengadilan. Polisi Sri Lanka menahan seorang warga Suriah yang diduga terkait dengan rangkaian serangan bom pada Ahad (21/4) lalu.

Hingga saat ini polisi telah menangkap 40 orang yang sebagian besar warga Sri Lanka, dan diduga terkait dengan serangan bom. Berdasarkan hasil investigasi, tiga sumber pemerintah dan militer mengatakan kepada Reuters bahwa rangkaian serangan bom tersebut mengarah ke Suriah.

"Dia ditangkap setelah interogasi terhadap tersangka setempat," ujar sumber tersebut, Selasa (23/4).

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menelepon Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe pada Senin (22/4). Dia menjanjikan dukungan AS untuk membawa para pelaku ke pengadilan. Washington Post mengutip seorang pejabat penegak hukum bahwa agen-agen Biro Investigasi Federal (FBI) telah dikirim ke Sri Lanka untuk membantu penyelidikan.

Selain itu, FBI juga telah menawarkan keahlian laboratorium untuk menguji bukti dan analisis dalam mencari data yang dapat dijadikan informasi dalam serangan bom tersebut. Para pejabat antiterorisme dari Inggris dijadwalkan tiba di Sri Lanka pada hari ini.

Sumber-sumber intelijen AS mengatakan, serangan bom di Sri Lanka memiliki ciri khas kelompok militan ISIS. Namun, mereka juga berhati-hati karena ISIS tidak mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Biasanya, ISIS dengan cepat mengklaim bertanggung jawab atas sebuah serangan bom yang menyasar orang asing.

Tiga gereja dan hotel mewah yang berada di tiga kota di Sri Lanka menjadi sasaran serangan bom pada Ahad pekan lalu. Serangan dilancarkan saat umat Kristen di sana sedang merayakan Paskah. Hingga kini korban tewas dilaporkan telah mencapai 310 orang.

Sebelumnya, Pemerintah Sri Lanka mengaku telah menerima peringatan intelijen terkait potensi serangan terhadap gereja-gereja Katolik dan Komisi Tinggi India. Namun, peringatan tersebut diabaikan. Pemerintah menuduh National Thoweed Jamaath sebagai kelompok yang bertanggung jawab atas aksi penyerangan pada akhir pekan lalu. (REPUBLIKAS/REUTERS)